DJP Kejar Pengembangan Sistem Elektronik Hingga 2024, Ini Strateginya

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) merumuskan cetak biru pengembangan teknologi informasi dan komunikasi hingga 2024. Blueprint pengembangan TIK ini bertumpu pada 3 strategi utama.

Strategi pertama yang dilakukan DJP dalam pengembangan TIK adalah melakukan migrasi ke ekosistem digital. Pada strategi ini diharapkan tercipta proses bisnis yang serbaelektronik.

"Pelaporan dan pemenuhan layanan wajib pajak telah dilakukan di saluran digital [e-Filing, e-Billing, e-Reporting dan e-Layanan]," tulis laporan tahunan DJP 2020 dikutip pada Jumat (22/10/2021).

Migrasi ke ekosistem digital juga diharapkan sejalan dengan diterapkannya proses validasi data yang komprehensif. Kemudian, migrasi ini dilakukan berbarengan dengan penerapan penegakan hukum berbasis risiko dengan data detail dan mutakhir pada aplikasi CRM.

Selanjutnya, mulai diterapkannya automasi dalam layanan dan pengawasan kepada wajib pajak melalui program 3C, kertas kerja pemeriksaan digital, dan taxpayer accounting system. Migrasi ke ekosistem digital juga akan menciptakan pola flexible workspace bagi pegawai.

"Diterapkannya flexible workspace agar pegawai dapat berinteraksi dengan sistem kapanpun dan di manapun secara aman," terangnya.

Strategi kedua pengembangan TIK adalah penerapan sistem yang interaktif dan terintegrasi. Melalui cara ini akan tercipta sistem yang bersifat terbuka khususnya dalam memperoleh data dan informasi yang tepat.

Kemudian perluasan kerja sama dengan pihak ketiga yang terhubung dengan sistem DJP. Lalu tersedianya informasi tax clearance seperti SKF dan KSWP sebagai syarat pemberian layanan publik secara nasional.

Strategi ketiga adalah penerapan ekosistem natural system yang akan mewujudkan kemampuan menangkap transaksi wajib pajak melalui sistem elektronik seperti e-faktur, e-bupot dan e-meterai. Kemudian sistem berjalan dengan basis data yang tepat, sehingga dapat mendorong wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar dan intervensi yang minim.  

"Wajib pajak mengetahui dan dapat mengakses 'Apa yang DJP Ketahui' untuk meningkatkan transparansi," terangnya. (sap)