BERITA TERKINI
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah (tengah) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang (kanan) menyampaikan keterangan pers terkait penjelasan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020). ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 triliun untuk dana awal program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), setelah UU Cipta Kerja disahkan oleh DPR.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan program JKP ditujukan kepada pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Nanti, dana awal program JKP senilai Rp6 triliun akan bersumber dari APBN.
"Terkait dengan JKP, undang-undang atur dana awalnya akan diambil dari APBN, paling besar Rp6 triliun," katanya dalam konferensi video, Rabu (7/10/2020).
Program JKP, lanjut Ida, sebelumnya tidak terdapat dalam UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurutnya, program JKP akan memberi ruang bagi pekerja yang terkena PHK memperoleh uang tunai dengan skema selain pesangon dari perusahaan.
Program itu juga akan memberikan perlindungan kepada para pekerja yang terkena PHK, berupa pelatihan untuk keahlian baru, menambah keahlian, serta meningkatkan keahliannya agar lebih mudah mencari pekerjaan.
Selain itu, JKP juga akan memberikan akses bagi pekerja yang terkena PHK agar segera memperoleh pekerjaan baru.
"Yang paling penting, ketika dia kena PHK, dia akan mendapatkan akses kerja yang akan di-manage oleh pemerintah sehingga dia akan mendapatkan kemudahan untuk memperoleh pekerjaan baru," ujarnya.
Ida menambahkan ketentuan mengenai pelaksanaan program JKP akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah (PP).
Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan program JKP tidak akan menghilangkan manfaat dari program yang telah ada seperti jaminan kecelakaan kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, serta Jaminan Pensiun. (rig)
