BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews—Perusahaan yang berhak mengajukan insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP) tetapi terlanjur melakukan pemotongan pajak dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21.
Ketentuan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor SE-29/PJ/2020 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 44/PMK.03/2020.
Melalui SE tersebut, Ditjen Pajak menjabarkan tata cara sehubungan dengan pengajuan insentif PPh Pasal 21 DTP, termasuk untuk perusahaan yang terlanjur melakukan pemotongan pajak.
“Dalam hal Pemberi Kerja memenuhi kriteria, tetapi telah melakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diberikan kepada pegawai maka dapat melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21,” demikian kutipan bagian E angka 2 huruf (f).
Apabila pembetulan itu menyebabkan lebih bayar, maka ada dua hal yang dapat dilakukan. Pertama, jika terdapat PPh Pasal 21 terutang yang tidak diberikan insentif DTP, maka kelebihan pembayaran tersebut dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
Kedua, dalam hal PPh Pasal 21 terutang sepenuhnya dapat memperoleh insentif DTP maka dapat diajukan pemindahbukuan atas keseluruhan kelebihan pembayaran PPh Pasal 21.
Pemindahbukuan juga dapat dilakukan atas selisih kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 dalam hal PPh Pasal 21 terutang yang tidak diberikan insentif DTP lebih kecil dibandingkan dengan kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 yang mendapatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.
Selanjutnya, atas PPh Pasal 21 yang terlanjur dipotong oleh pemberi kerja dibayarkan kepada pegawai. Lebih lanjut, beleid ini kembali menekankan pegawai yang status SPT PPh Tahunan tahun pajak 2020 lebih bayar, maka kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 DTP tidak dapat dikembalikan.
“Dalam hal pegawai yang menerima insentif PPh Pasal 21 DTP menyampaikan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2020 dan menyatakan kelebihan pembayaran maka kelebihan pembayaran yang berasal dari PPh Pasal 21 DTP tidak dapat dikembalikan,” sebut surat edaran itu.
Adapun pemberian insentif PPh Pasal 21 DTP diatur dalam PMK 23/2020 yang sudah diperbarui menjadi PMK 44/2020. Berdasarkan beleid tersebut PPh Pasal 21 DTP diberikan kepada pegawai yang menerima penghasilan bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp200 juta.
Insentif ini dapat diajukan oleh perusahaan yang termasuk dalam 1.062 klasifikasi lapangan usaha (KLU) yang ditetapkan, perusahaan KITE, atau memiliki izin untuk beroperasi di kawasan berikat dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis.
DJP juga telah menyediakan saluran pengajuan secara elektronik atau online. Pengajuan permohonan bisa dilakukan pada menu Layanan Info Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP) yang ada di DJP Online. Simak artikel ‘Wah, Pengajuan Insentif Pajak Gaji Karyawan Bisa Lewat DJP Online’. (rig)
