Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.
JAKARTA, DDTCNews—Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menilai pola komunikasi antar kementerian/lembaga harus banyak dibenahi jika ingin menarik kegiatan investasi lebih banyak ke Indonesia.
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menilai pendekatan regulasi tidak cukup untuk menggenjot kegiatan investasi di Indonesia. Pola komunikasi antar kementerian/Lembaga (K/L), katanya, juga menjadi perhatian investor.
"Untuk meningkatkan investasi tidak hanya dengan pendekatan regulasi, pola komunikasi juga perlu dibenahi," katanya dalam acara Indonesia Economic & Investment Outlook 2020 di Kantor BKPM, Senin (17/2/2020).
Menurut Bahlil, komitmen investasi yang tidak kunjung direalisasikan kerap kali disebabkan pola komunikasi yang buruk antar K/L. Untuk itu, pola komunikasi BKPM dengan K/L perlu dirombak untuk memutus mata rantai kegiatan investasi yang mandek.
Dia mencontohkan dua kasus terhambatnya investasi dari Korsel, yakni Lotte dan Hyundai. Pada kasus Lotte, realisasi investasi terhambat pengadaan lahan. Sementara Hyundai terganjal surat pemberian insentif tax holiday yang tertahan di Kemenkeu.
"Lotte itu mangkrak di urusan pengadaan lahan, kemudian Hyundai itu dua tahun ajukan tax holiday belum keluar suratnya, keduanya bisa diselesaikan karena ini persoalan komunikasi saja," jelas Bahlil.
Dia juga menganggap salah satu faktor terhambatnya kegiatan investasi terjadi karena masih tingginya ego sektoral masing-masing K/L. Oleh karena itu, Inpres No.7/2019 terbit, di mana pemberian izin dan insentif melalui pintu BKPM.
"Delegasi kewenangan melalui Inpres No. 7/2019 kemudian membuat 22 K/L kini ada pejabat penghubungnya dan itu sudah mulai berkantor di BKPM," ujar Bahlil. (rig)