Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
UU PERAMPASAN ASET

Dianggap Langgar HAM, Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset

[DDTCNews] Muhamad Wildan
Kamis, 19 November 2026 | 15.30 WIB
Dianggap Langgar HAM, Illicit Enrichment Tak Masuk UU Perampasan Aset
<table style="width:100%"> <tbody> <tr> <td> <p>Ilustrasi.</p> </td> </tr> </tbody> </table>

JAKARTA, DDTCNews - UU Perampasan Aset yang baru saja disahkan DPR tidak memuat klausul mengenai illicit enrichment atau kenaikan kekayaan secara tidak sah.

Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengatakan pemberlakuan perampasan aset atas illicit enrichment tidak perlu diatur dalam UU Perampasan Aset karena undang-undang tersebut adalah ketentuan formil, bukan materiil.

"Dalam teknis perundang-undangan, UU Perampasan Aset ini undang-undang yang sifatnya formil, tentang hukum acara, bukan undang-undang materiil yang memuat norma-norma penghukuman," ujar Habiburokhman, Kamis (19/11/2026).

Tidak hanya itu, Habiburokhman mengatakan penerapan perampasan aset terhadap kenaikan kekayaan secara tidak sah juga berpotensi bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Oleh karena potensi bertentangan dengan HAM dimaksud, Habiburokhman mengatakan konsep illicit enrichment tidak dikenal di negara-negara lain.

"Kami melakukan perbandingan dan mempelajari praktik di negara lain. Di Amerika Serikat (AS) tidak dikenal illicit enrichment karena dianggap bertentangan dengan HAM. Di Inggris tidak diterapkan, di Jerman bahkan dibatalkan oleh mahkamah," ujar Habiburokhman.

Sebagai informasi, DPR resmi mengesahkan UU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna yang diselenggarakan hari ini.

Dengan undang-undang ini, perampasan aset bisa dilakukan berdasarkan atau tanpa putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan enam tindak pidana lainnya, yakni:

  1. tindak pidana narkotika dan psikotropika;
  2. tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;
  3. tindak pidana penyelundupan manusia;
  4. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;
  5. tindak pidana perdagangan orang; dan/atau
  6. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Dengan pembatasan di atas, UU Perampasan Aset tidak lagi mencakup tindak pidana pajak sebagaimana termuat dalam draf awal sebelum pengesahan. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.