JAKARTA, DDTCNews - Kring Pajak menjelaskan tata cara pembuatan faktur pajak atas penyerahan jasa kena pajak (JKP) di dalam daerah pabean kepada penerima jasa yang berstatus subjek pajak luar negeri (SPLN).
Kring Pajak menyatakan pengusaha kena pajak (PKP) perlu memperhatikan pengisian identitas penerima jasa dalam faktur pajak, terutama apabila pihak luar negeri tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Indonesia.
"Apabila yang dimaksud adalah terkait pembuatan Faktur Pajak yang memenuhi kriteria penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean kepada pembeli SPLN, maka silakan simak penjelasan sebagai berikut," jelas Kring Pajak melalui media sosial, Selasa (17/11/2026).
Penjelasan tersebut disampaikan untuk merespons pertanyaan wajib pajak yang mengalami kendala saat membuat faktur pajak atas penyerahan JKP kepada pihak luar negeri.
Wajib pajak tersebut mengaku telah mengisi NPWP dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha (NITKU) dengan angka nol. Namun, saat mengimpor data melalui aplikasi pengunggah faktur pajak, muncul notifikasi bahwa NPWP dan identitas pembeli tidak valid.
Merespons kendala tersebut, Kring Pajak menjelaskan identitas penerima JKP yang merupakan SPLN diatur dalam Pasal 33 PER-11/PJ/2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, identitas penerima JKP yang merupakan SPLN orang pribadi harus mencantumkan nama, alamat, dan nomor paspor.
Sementara itu, untuk SPLN badan atau pihak yang bukan merupakan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PPh, identitas yang wajib dicantumkan adalah nama dan alamat.
Kring Pajak juga menjelaskan tata cara pengisian identitas pembeli apabila faktur pajak dibuat secara manual atau key in melalui Coretax. Untuk penerima jasa yang merupakan SPLN badan, PKP dapat memilih opsi Identitas Lain pada bagian ID Pembeli.
Sementara itu, apabila penerima jasa merupakan SPLN orang pribadi, PKP perlu memilih opsi Paspor. Setelah opsi identitas dipilih, kolom NPWP akan terisi secara otomatis dengan angka 000 dan tidak dapat diubah.
Selanjutnya, pada kolom Nomor Dokumen, PKP dapat mencantumkan nomor dokumen yang menunjukkan identitas penerima jasa apabila pembelinya merupakan SPLN badan. Adapun untuk penerima jasa yang merupakan SPLN orang pribadi, kolom Nomor Dokumen diisi dengan nomor paspor.
Setelah melengkapi identitas penerima jasa, PKP dapat melanjutkan pengisian faktur pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sebagai informasi, Kring Pajak sebelumnya turut menjelaskan perlakuan PPN atas ekspor JKP yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam PMK 81/2024.
Berdasarkan Pasal 282 ayat (2) PMK 81/2024, kegiatan pelayanan yang tidak memenuhi persyaratan ekspor JKP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut dianggap sebagai penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dikenai PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Untuk penyerahan JKP yang termasuk kategori tersebut, Kring Pajak menjelaskan PKP perlu membuat faktur pajak sebagaimana penyerahan JKP pada umumnya.
Sementara itu, Pasal 282 ayat (3) PMK 81/2024 mengatur bahwa JKP tertentu yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar daerah pabean tidak dikenai PPN. (rig)
