JAKARTA, DDTCNews - Calon tunggal Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti tengah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang diselenggarakan oleh Komisi XI DPR.
Destry menyatakan visinya sebagai Gubernur BI ialah menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang tetap relevan, serta kredibel dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
"Mempertimbangkan tantangan perekonomian serta mandat yang diemban oleh Bank Indonesia, maka bila kami mendapatkan amanah menjadi gubernur Bank Indonesia, kami akan menjalankan visi yang ditopang dengan 3 misi dan 5 inisiatif strategis," ucapnya dalam RDPU Komisi XI dengan Cagub BI, Rabu (26/8/2026).
Guna mewujudkan visinya, Destry menyiapkan 3 misi dalam menjalankan kepemimpinan di bank sentral, yaitu menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan yang disebut dengan Sinergi Merah Putih.
Pertama, mencapai stabilitas nilai tukar rupiah sebagai fondasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Misi ini, lanjut Destry, sejalan dengan mandat BI dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan sistem pembayaran.
Kedua, berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Destry, misi tersebut berkesinambungan dengan misi pertama karena ketika stabilitas kurs terjaga, kondisi tersebut memberikan kepastian berusaha yang pada akhirnya ikut mendukung pertumbuhan ekonomi.
"Misi ini memastikan bahwa stabilitas dapat bergerak seimbang dan berkesinambungan dengan pertumbuhan ekonomi," kata Destry.
Ketiga, memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pemda, DPR, dan pihak lainnya. Menurut Destry, sinergi tersebut diperlukan untuk menghadapi berbagai tantangan sekaligus mendukung pencapaian tujuan Indonesia 2045.
Lebih lanjut, Destry mengungkapkan sedikitnya ada 5 langkah strategis yang akan ditempuh guna mewujudkan 3 misi di atas. Pertama, penguatan bauran kebijakan BI untuk merespons tekanan sektor eksternal, nilai tukar, dan inflasi.
Kedua, memperkuat kebijakan lalu lintas devisa guna mengoptimalkan pengelolaan data dan menjaga kedaulatan ekonomi nasional. Destry menilai kebijakan tersebut penting untuk menghadapi berbagai tantangan sektor eksternal, termasuk memperkuat pengawasan berbasis digital dan supervisory technology (suptech).
Ketiga, memperkuat kebijakan untuk mendukung sektor keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan syariah. Kondisi tersebut diharapkan dapat menopang sektor riil dan mendorong penciptaan lapangan kerja.
Keempat, menyempurnakan tata kelola kelembagaan BI, serta mendorong inovasi digital untuk layanan publik yang lebih optimal. Dua hal ini diharapkan dapat memperkuat kredibilitas BI, menghadirkan layanan yang lebih baik, serta pegawai BI yang lebih unggul dan kompeten.
Kelima, mempererat koordinasi dan bauran kebijakan. Destry menilai keberhasilan BI tidak hanya ditentukan oleh kemampuan bekerja sendiri, tetapi juga melalui kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan.
Upaya tersebut dinilai penting terutama untuk mewujudkan beberapa program unggulan seperti ketahanan pangan dan energi, hilirisasi dan industrialisasi, pembangunan daerah. Kemudian, mendorong peningkatan aktivitas ekonomi dan lapangan kerja, SDM, serta reformasi politik, hukum dan birokrasi.
"Dalam kebijakan kami ini, kami akan mengedepankan aspek 3I dan 1S. Jadi, 3I adalah kebijakan kami diusahakan agar impactful, inclusive, dan integrasi. Semua itu akan bisa tercapai dengan dilakukannya 1S, yaitu sinergi," jelas Destry. (rig)
