Dana Karhutla Kalimantan Siap Dicairkan, Purbaya: Jangan Di-Markup

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan mencairkan anggaran yang diajukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Kalimantan.

Purbaya mengatakan anggaran bencana untuk karhutla sudah disiapkan. Namun, penyalurannya masih menunggu pengajuan dari BNPB. Dia pun mewanti-wanti agar BNPB tidak menaikkan biaya dalam rencana anggaran sehingga melebihi dari kebutuhan yang sebenarnya.

"Kami sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa. Ya [berapa pun anggarannya akan dicairkan], asal jangan di-markup saja," ujarnya kepada awak media di Kantor Kemenkeu, Rabu (26/8/2026).

Purbaya berpandangan BNPB masih melakukan asesmen sebelum mengajukan tambahan anggaran untuk menangani karhutla di Kalimantan Tengah, Timur dan Barat. Tanpa pagu tambahan, BNPB sebelumnya memiliki anggaran sekitar Rp5 triliun untuk menangani bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) .

Apabila dana tersebut tidak mencukupi, bendahara negara akan segera mencairkan dana tambahan sesuai dengan yang dibutuhkan. Namun, hingga saat ini, Kemenkeu masih belum menerima usulan anggaran dari BNPB mengenai anggaran tambahan khusus penanganan karhutla.

"Nanti tergantung permintaan BNPB, kami akan menyalurkan lewat BNPB. Mereka belum minta, tapi kami sediakan. Mereka kan punya Rp5 triliun, kalau kurang ya kami tambah," tutur Purbaya.

Tak hanya BNPB, lanjut Purbaya, Kementerian Kehutanan juga meminta anggaran penanggulangan bencana karhutla di Kalimantan dan Kemenkeu telah mencairkan sebagian anggaran tersebut. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai biaya tambahan yang diminta Kementerian Kehutanan.

Purbaya memperkirakan anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi karhutla tidak akan lebih besar daripada anggaran penanganan bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh.

"BNPB belum ngasih biaya total, ya kita tidak tahu berapanya. Ini kan masih terjadi, sedang dia ases ulang. Tapi hitungan saya sih, tidak akan sebesar di Aceh, karena di Aceh masif sekali," katanya.

Sebagai informasi, anggaran yang disiapkan pemerintah untuk menangani bencana bersumber dari APBN. Perlu diingat, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan, di mana sekitar 70% APBN bersumber dari penerimaan pajak. (rig)