BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kembali menyiapkan insentif pajak berupa PPN ditanggung pemerintah (DTP) untuk kendaraan listrik (electric vehicle/EV) di dalam negeri.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sudah berdiskusi dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk menggodok pemberian insentif pajak untuk kendaraan listrik tersebut. Wacananya, ada 2 skema pemberian insentif, yaitu PPN DTP sebesar 100% dan 40%.
"[Insentif] PPN ditanggung pemerintah itu ada yang 100%, ada yang 40%, nanti masih didiskusikan skemanya. Itu utamanya untuk EV, bukan hybrid," ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, dikutip pada Rabu (6/5/2026).
Purbaya menjelaskan besaran suntikan PPN DTP akan bergantung pada jenis baterai yang digunakan pada kendaraan listrik tersebut. Dia berencana memberikan diskon PPN lebih besar untuk kendaraan listrik yang memakai baterai berbasis nikel.
Sebagai informasi, ada beberapa jenis baterai kendaraan listrik yang digunakan oleh produsen otomotif. Dua di antaranya yang umum digunakan yaitu baterai nickel manganese cobalt (NMC) yang menggunakan bahan baku nikel, mangan, dan kobalt, serta baterai lithium ferro-phosphate (LFP) yang menggunakan bahan dasar besi dan fosfat.
"Jadi yang baterainya berdasarkan nikel dan non-nikel akan beda skemanya. Tapi yang menghitung nanti menteri perindustrian," kata Purbaya.
Alasan utama pemerintah memberikan suntikan insentif pajak lebih besar untuk kendaraan listrik berbaterai nikel adalah untuk memacu pengolahan nikel di dalam negeri, bukan hanya dijual ke pasar global.
Purbaya mengeklaim berdasarkan hasil diskusi dengan Chief Technology Officer BPI Danantara Sigit Puji Santosa, baterai dari nikel lebih bagus ketimbang baterai lithium yang digunakan para produsen kendaraan listrik asal China.
"Biar punya kita nikelnya bisa terpakai dan hilirisasi teknologi baterainya berjalan. Saya tanya Pak Sigit Danantara, dia kan ahlinya, antara nikel dan baterai dipakai China bagusan mana? Dia bilang sebetulnya bagusan nikel karena third generation, kalau yang LFP itu second generation. Jadi kita geraknya ke sana, supaya sumber daya kita juga bisa bisa dipakai secara maksimal," tutur Purbaya.
Terpisah, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita membenarkan pertemuannya dengan Purbaya untuk membahas berbagai opsi kebijakan guna menggenjot kinerja industri manufaktur. Salah satu isu yang dibahas adalah rencana pemberian insentif fiskal, termasuk pada sektor kendaraan listrik.
Dia meyakini insentif pajak untuk kendaraan listrik sangat relevan diterapkan guna mendukung transisi energi dan pengurangan emisi karbon. Selain itu, menurutnya stimulus sektor kendaraan listrik dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan memperkuat struktur industri dalam negeri.
"Insentif macam-macam tadi kita bicarakan. Kita sudah bicara salah satunya juga bicara soal insentif sebagai stimulus. Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ini semakin relevan," ungkap Agus. (dik)
