BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mendukung langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengejar tunggakan pajak yang sudah inkrah senilai Rp60 triliun dari 200 wajib pajak.
Meski demikian, Anis mengingatkan pemerintah untuk tetap menjaga iklim usaha agar tidak terganggu oleh proses penegakan hukum pajak.
"Panduan yang jelas sangat penting. Jangan sampai penagihan ini justru menimbulkan kekhawatiran di kalangan dunia usaha," katanya, dikutip pada Sabtu (27/9/2025).
Anis mengatakan ketegasan hukum dapat sinyal positif bagi investor. Namun, upaya penegakan hukum tersebut perlu dilaksanakan secara seimbang agar iklim usaha tidak terganggu.
Secara umum, dia memandang penagihan tunggakan pajak yang sudah inkrah menjadi salah satu kebijakan yang signifikan bagi kesehatan fiskal negara. Alasannya, penagihan ini akan memberi dampak langsung terhadap pengelolaan defisit APBN sehingga tidak perlu menambah utang baru.
Menurutnya, keberhasilan penagihan pajak juga bakal meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak yang selama ini taat.
"Kalau penunggak pajak besar bisa dieksekusi, akan ada efek jera dan rasa keadilan. Yang selama ini taat akan merasa dihargai, sementara yang tidak patuh akan mendapat sanksi tegas," ujarnya.
Anis menambahkan tantangan terbesar pengumpulan pajak bukan sekadar menagih tunggakan Rp60 triliun, tetapi melakukan perbaikan sistem perpajakan secara menyeluruh.
Tanpa reformasi reformasi, masalah tunggakan pajak berisiko terus berulang. Selain itu, dia menyarankan pemerintah terus mendorong literasi perpajakan sehingga masyarakat memahami kewajibannya tanpa merasa terbebani.
"Pajak jangan sampai terasa seperti 'memeras'. Kita perlu membangun kesadaran bahwa pajak adalah kontribusi bersama untuk bangsa. Semakin sehat iklim usaha, semakin besar penerimaan negara tanpa harus menambah utang," imbuhnya. (dik)
