Menteri Sosial Saifullah Yusuf. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menyatakan guru yang akan mengajar di sekolah rakyat merupakan guru ASN yang memperoleh penugasan dan guru non-ASN yang bersertifikat pendidikan profesi guru.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan rencana rekrutmen guru sekolah rakyat tersebut sedang difinalisasi oleh satuan tugas (satgas) yang dipimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Itu yang 2 itu yang masih dimatangkan," kata menteri yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, dikutip pada Senin (31/3/2025).
Tak hanya rekrutmen guru, lanjut Gus Ipul, satgas tersebut juga akan memfinalisasi kurikulum sekolah rakyat. "Kurikulumnya sudah cukup matang yang memimpin adalah Kemendikdasmen," ujar tuturnya.
Saat ini, terdapat 82 lokasi sekolah rakyat yang sedang dilakukan asesmen tanah dan bangunan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Nanti, bakal ada 53 sekolah rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026.
Gus Ipul pun menuturkan pembangunan sarana dan prasarana sekolah rakyat tak hanya didanai oleh APBN, tetapi juga swasta. "Sarana prasarana nanti yang membangun PU, bukan Kementerian Sosial," tuturnya.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto berpandangan sekolah rakyat perlu dibangun untuk memutus rantai kemiskinan. Rencananya, sekolah rakyat akan dikhususkan untuk masyarakat tidak mampu. Setiap sekolah rakyat ditargetkan bisa menampung dan mendidik 1.000 murid.
"Ini rencana kita dan kita akan bangun tahun ini 200 sekolah berasrama tersebut. Satu sekolah akan terdiri kita harapkan 1.000 murid. Mungkin tahun-tahun pertama akan belum sampai 1.000," kata Prabowo beberapa waktu yang lalu.
Pembangunan sekolah rakyat akan dilaksanakan selama 5 tahun sehingga setiap kabupaten/kota memiliki setidaknya 1 sekolah rakyat.
"Kami harap tiap tahun 200 sekolah, sehingga dalam 5 tahun kita minimal akan punya 1 sekolah berasrama di tiap kabupaten, itu harus di tempat-tempat di mana terdapat kantong-kantong kemiskinan," kata Prabowo. (rig)