BERITA TERKINI
Tampilan awal salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2024.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 7/2024 yang mengatur pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) atas penyerahan rumah ditanggung pemerintah (DTP).
Pemerintah menjelaskan insentif PPN DTP perlu diberikan untuk meningkatkan daya beli masyarakat pada sektor perumahan sehingga berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun insentif tersebut melanjutkan kebijakan serupa yang telah diberikan pada tahun lalu.
"Dukungan pemerintah berupa kebijakan insentif fiskal di sektor perumahan pada tahun 2023 seperti diatur dalam PMK 120/2023 ... perlu untuk dilanjutkan pada 2024," bunyi salah satu pertimbangan PMK 7/2024, dikutip pada Selasa (20/2/2024).
Pasal 3 PMK 7/2024 menyatakan PPN terutang yang ditanggung pemerintah merupakan PPN atas penyerahan yang terjadi pada saat ditandatanganinya akta jual beli atau ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli lunas.
Penandatanganan dilaksanakan di hadapan notaris, serta dilakukan penyerahan hak secara nyata untuk menggunakan atau menguasai rumah siap huni yang dibuktikan dengan berita acara serah terima (BAST) pada 1 Januari hingga 31 Desember 2024.
BAST tersebut harus memuat nama dan NPWP PKP penjual, nama dan NPWP/NIK pembeli, tanggal serah terima, tanggal serah terima, kode identitas rumah yang diserahterimakan, pernyataan bermeterai telah dilakukan serah terima, dan nomor berita acara serah terima.
BAST juga harus didaftarkan oleh PKP yang melakukan penyerahan rumah di aplikasi Sikumbang pada akhir bulan berikutnya setelah dilakukan serah terima. Nanti, Kementerian PUPR juga wajib menyampaikan data BAST dan kode identitas rumah ke Ditjen Pajak (DJP).
Terdapat 2 persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak untuk memperoleh insentif PPN DTP antara lain harga jual paling banyak Rp5 miliar dan rumah harus keadaan baru yang diserahkan dalam kondisi siap huni.
Apabila penyerahan dilakukan mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2024, PPN DTP diberikan sebesar 100% dari PPN yang terutang dari bagian dasar pengenaan pajak (DPP) hingga Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.
Untuk penyerahan mulai 1 Juli 2024 hingga 31 Desember 2024, pemerintah memberikan PPN DTP sebesar 50% dari PPN yang terutang dari DPP hingga Rp2 miliar dengan harga jual paling banyak Rp5 miliar.
PPN DTP dapat dimanfaatkan untuk setiap 1 orang pribadi atas perolehan 1 rumah tapak atau 1 satuan rumah susun. Orang pribadi yang telah memanfaatkan insentif PPN rumah DTP sebelum berlakunya PMK 120/2023 pada tahun lalu, dapat kembali memanfaatkan insentif PPN DTP berdasarkan PMK ini.
Lalu, orang pribadi yang telah mendapatkan insentif PPN rumah DTP berdasarkan PMK 120/2023 dan masih terdapat sisa pembayaran yang terutang PPN pada 2024, juga dapat memanfaatkan insentif PPN DTP berdasarkan PMK ini atas sisa pembayaran yang terutang PPN tersebut.
Sementara itu, orang pribadi yang telah memanfaatkan insentif PPN rumah DTP berdasarkan PMK 120/2023 pada tahun lalu, tidak dapat memanfaatkan insentif PPN DTP berdasarkan PMK ini untuk pembelian rumah yang lain.
Rumah yang telah mendapatkan fasilitas pembebasan PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan juga tidak dapat memanfaatkan PPN DTP berdasarkan PMK ini.
"Peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan [pada 13 Februari 2024]," bunyi Pasal 14 PMK 7/2024. (rig)
