BERITA TERKINI
Warga melintas dengan latar belakang PLTU Suralaya di Kota Cilegon, Banten, Rabu (6/12/2023). Pemerintah menyiapkan program percepat pensiun PLTU sebagai langkah menurunkan emisi karbon guna mencapai target netral karbon atau net zero emission (NZE) pada 2060. ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/YU
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah memastikan peraturan presiden (perpres) mengenai sistem penyimpanan karbon atau carbon capture storage (CCS) segera terbit. Melalui beleid tersebut, pemerintah membuka peluang bagi pelaku industri untuk menyimpan karbon dari luar industri migas.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menjelaskan pepres mengenai CCS memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari Permen ESDM 2/2023. Dalam beleid yang lama tersebut, penyimpanan CCS hanya terbatas di wilayah kerja (WK) migas saja.
"Jadi kalau ada industri mengeluarkan emisi CO2, eh tidak bisa dilakukan CCS di wilayah WK," kata Tutuka, dikutip pada Kamis (18/1/2024).
Melalui pepres tentang CCS, pelaku industri punya kesempatan untuk melakukan CCS ke wilayah kerja injeksi, yaitu wilayah yang dikhususkan untuk penginjeksian emisi CO2. Selain itu, dengan perpres itu juga akan dimungkinkan untuk melakukan cross border CO2.
"Jadi misalkan suatu Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) memiliki partner dari suatu negara tertentu yang banyak produksi CO2-nya tapi tidak punya area untuk diinjeksikan, itu bisa dari luar negeri dibawa ke Indonesia," jelasnya.
Direktur Teknik dan Lingkungan Migas Mirza Mahendra mengungkapkan untuk skema cross border bukan berarti dari luar negeri bisa langsung mengirimkan CO2 ke Indonesia untuk diinjeksikan. Mekanisme yang akan berlaku nanti, pelaku industri harus memenuhi sejumlah kriteria, termasuk menjalin kerja sama antarpemerintah (G to G) yang dituangkan dalam perjanjian internasional.
"Setelah ada kesepakatan G to G baru nanti ditindaklanjuti dengan perusahaan melalui B to B, dan menekankan bahwa pengangkutan CO2 ini dari luar tidak menambah inventori dari GRK nasional jadi tetap itu adalah menjadi tanggung jawab dari negara tersebut," jelasnya.
Dalam draf perpres, sambung Mirza, telah disepakati bahwa yang bisa melakukan cross border untuk injeksi CO2 di Indonesia, adalah industri-industri yang sudah memiliki afiliasi atau sudah melakukan investasi di Indonesia. (sap)
