BERITA TERKINI
Ilustrasi.Â
SEMARANG, DDTCNews - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah memilih untuk mengenakan pajak alat berat (PAB) dengan tarif tertinggi mulai tahun depan. Tarif ini tertuang dalam Perda 12/2023.
Sesuai dengan UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), tarif PAB ditetapkan melalui perda maksimal sebesar 0,2%.
"Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2%," bunyi Pasal 19 Perda 12/2023, dikutip Sabtu (23/12/2023).
Objek PAB adalah kepemilikan ataupun penguasaan alat berat. Alat berat didefinisikan sebagai alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
Di Jawa Tengah, alat berat yang dikecualikan dari objek PAB antara lain alat berat yang dimiliki/dikuasai pemerintah pusat, pemda, dan TNI/Polri; alat berat yang dimiliki/dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing, dan lembaga internasional yang memperoleh pembebasan dari pemerintah pusat; dan alat berat yang dimiliki/dikuasai oleh pemkab/pemkot.
PAB terutang pada saat terjadinya kepemilikan ataupun penguasaan alat berat. "PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat terutang terhitung sejak wajib pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai alat berat," bunyi Pasal 21 Perda 12/2023.
PAB atas kepemilikan ataupun penguasaan alat berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 bulan berturut-turut. PAB yang dikenakan tersebut harus dibayar secara sekaligus di muka.
PAB yang sudah dibayar dapat direstitusi hanya dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga kepemilikan ataupun penguasaan alat berat tidak mencapai 12 bulan. Restitusi diberikan atas porsi jangka waktu yang belum dilalui.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan restitusi PAB akan diatur melalui pergub. "Pergub sebagai peraturan pelaksanaan dari
perda ini ditetapkan paling lama pada tanggal perda ini mulai berlaku," bunyi Pasal 111 Perda 12/2023. (sap)
