Ketua KPU Hasyim Asy'ari. (Instagram KPU RI)
JAKARTA, DDTCNews - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan panelis dan moderator dalam pelaksanaan debat kedua capres-cawapres pada 22 Desember 2023.
Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan ada 11 panelis dan 2 moderator yang ditunjuk. Sama seperti debat perdana, panelis juga akan menjalani karantina untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada ketiga cawapres.
"Karena debatnya tanggal 22, [panelis] akan dihadirkan mulai tanggal 20 Desember 2023," katanya, Senin (18/12/2023).
Karantina untuk panelis debat dilaksanakan seperti pemilu periode sebelum-sebelumnya. Panelis tersebut juga harus menandatangani pakta integritas untuk memastikan materi untuk debat tidak bocor.
Berikut ini daftar 11 panelis debat kedua capres-cawapres:
KPU juga telah menunjuk 2 moderator debat kedua capres-cawapres. Keduanya adalah Alfito Deannova dan Liviana Cherlisa. Hasyim mengatakan KPU telah menggelar rapat bersama pasangan calon dan televisi penyelenggara untuk membicarakan teknis pelaksanaan debat.
Tema debat kedua yakni ekonomi—baik itu ekonomi kerakyatan maupun ekonomi digital—, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, tata kelola APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Debat kedua ini akan diikuti oleh ketiga cawapres.
Debat tersebut dimulai pukul 19.00 WIB serta disiarkan secara langsung dengan durasi selama 120 menit. Menurutnya, format debat kedua ini secara umum tidak berubah dari debat pertama yang diikuti ketiga capres pada pekan lalu.
"Formatnya sama persis, tidak ada perubahan sebagaimana yang terjadi di debat calon presiden yang pertama,” ujarnya.
Seperti diketahui, untuk pertama kalinya pajak pajak dinyatakan secara langsung sebagai salah satu aspek yang akan menjadi tema debat capres-cawapres. Simak ‘Update! Ini Tema 5 Kali Debat Capres-Cawapres, Pajak Masuk’.
Masuknya pajak menjadi tema debat capres ini sejalan dengan dorongan DDTCNews melalui program Pajak dan Politik (Pakpol) dengan tagline Suaramu, Pajakmu. Redaksi DDTCNews meyakini perpajakan tidak boleh ditinggalkan dalam berbagai diskursus pada saat momentum pesta demokrasi.
Terlebih, perpajakan adalah kontributor terbesar dari pendapatan negara. Founder DDTC sekaligus Pemimpin Umum DDTCNews Darussalam juga pernah menyampaikan pertanyaan pemantik, “Agenda Anda bagus, bagaimana mendanainya?” Simak ‘Pemilu 2024 Harus Bicara Soal Perpajakan!’
Oleh karena itulah, sudah saatnya ruang publik tidak hanya riuh dengan berbagai rencana program pembangunan, tetapi juga cara pendanaannya. Mengapa? Karena cara pendanaan, termasuk kebijakan perpajakan, akan berpengaruh juga seberapa besar kontribusi dari masyarakat wajib pajak.
Untuk mengisi diskusi pada ruang publik tersebut, DDTCNews juga sudah menggelar lomba menulis artikel pajak dan politik berhadiah total Rp57 juta. Dengan tema Platform Pajak dalam Pemilu 2024, beragam topik diulas dalam 214 artikel yang masuk.
Selain itu, DDTCNews juga menggelar survei pajak dan politik yang diikuti sebanyak 2.080 responden. Download laporan hasil survei pajak dan politik DDTCNews bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023.
Mayoritas (93,8% dari 2.080 responden) menganggap debat capres-cawapres perlu secara khusus mengangkat topik cara untuk mendapatkan uang, termasuk perpajakan, sebagai pendanaan agenda pembangunan. Simak ‘Debat Capres: Perlu Topik Cara Dapat Pendanaan, Termasuk Perpajakan’. (kaw)