BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Saat mendaftar Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), wajib pajak akan diberitahukan mengenai hak dan kewajibannya. Lantas, apa saja hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap wajib pajak?
Merujuk pada dokumen PajakPedia yang dirilis Ditjen Pajak (DJP), terdapat sejumlah hak wajib pajak yang disebutkan. Pertama, hak atas kelebihan pembayaran pajak jika pembayaran pajak yang dibayar atau dipotong/dipungut lebih besar dari yang seharusnya terutang.
“[Kedua], hak ketika wajib pajak dilakukan pemeriksaan, seperti meminta surat perintah pemeriksaan, melihat tanda pengenal pemeriksa, mendapatkan penjelasan, meminta perincian, dan hadir dalam pembahasan hasil akhir pemeriksaan,” sebut DJP, dikutip pada Kamis (7/12/2023).
Ketiga, hak untuk mengajukan keberatan, banding, dan peninjauan kembali. Apabila wajib pajak tidak sependapat dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan DJP maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan.
Apabila belum puas dengan keputusan keberatan, dapat mengajukan banding. Jika masih belum puas, wajib pajak dapat mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.
Selain itu, terdapat juga hak-hak wajib pajak lainnya antara lain: hak kerahasiaan bagi wajib pajak; hak untuk pengangsuran atau penundaan pembayaran; hak untuk menunda pelaporan SPT Tahunan; hak untuk pengurangan PPh Pasal 25.
Kemudian, hak untuk pengurangan PBB; hak untuk pembebasan pajak; hak mendapat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak; hak untuk mendapatkan pajak ditanggung pemerintah, dan hak untuk mendapatkan insentif perpajakan.
Sementara itu, wajib pajak memiliki sederet kewajiban yang harus dipenuhi. Pertama, mendaftarkan diri. Setiap wajib pajak harus mendaftar NPWP ke kantor pelayanan pajak. Bagi pengusaha, selain mempunyai NPWP, ia juga wajib terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) jika telah memenuhi persyaratan tertentu.
Kedua, membayarkan pajak yang terutang. Setelah menghitung pajaknya, wajib pajak harus menyetorkan pajak yang terutang melalui bank atau kantor pos. Penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan formulir Surat Setoran Pajak (SSP).
Ketiga, melaporkan pajak. Setelah membayarkan pajaknya, wajib pajak harus melakukan pelaporan pajak. Laporan ini menjadi sarana bagi wajib pajak dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan pajaknya.
Pelaporan terdiri dari 2 macam, yaitu pelaporan pajak masa (bulanan) dan tahunan dengan memakai formulir Surat Pemberitahuan (SPT). Semua wajib pajak harus melakukan pelaporan pajak tahunan, tetapi tidak semua wajib melapor bulanan.
Wajib pajak juga memiliki kewajiban lainnya yang harus dipenuhi seperti kewajiban memotong atau memungut pajak dan menyelenggarakan pembukuan. Jika tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik dan benar, wajib pajak dapat dikenai sanksi.
Terkait hak dan kewajiban wajib pajak, ada temuan menarik yang terungkap dalam survei pajak dan politik DDTCNews yang diikuti 2.080 responden. Unduh laporan survei bertajuk Saatnya Parpol & Capres Bicara Pajak melalui https://bit.ly/HasilSurveiPakpolDDTCNews2023.
Berdasarkan survei tersebut, mayoritas atau 90,7% responden mengaku paham-sangat paham terkait dengan hak dan kewajiban wajib pajak. Sisanya, sebanyak 6,3% responden memilih netral dan 3,0% responden mengaku kurang paham-tidak paham.
Dilihat dari segi usia, rata-rata responden dari generasi Milenial, Gen Z, Gen x, dan Baby Boomers mengaku paham-sangat paham terkait dengan hak dan kewajiban wajib pajak.
Selain itu, mayoritas responden juga mengaku pemenuhan kewajiban perpajakan, termasuk pelaporan SPT Tahunan, mudah-sangat mudah dilakukan. Hanya sebanyak 12,7% responden yang memilih netral dan 9,7% mengaku tidak mudah-sangat tidak mudah. (rig)
