BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) meminta kepada wajib pajak peserta program pengungkapan sukarela (PPS) untuk segera melaporkan realisasi repatriasi dan investasi. Alasannya, tenggat waktunya tiba pada hari ini, 31 Mei 2023.
Sesuai dengan PMK 196/2021, wajib pajak peserta PPS yang menyatakan merepatriasi harta bersih ke Indonesia atau menginvestasikan harta bersih di Indonesia harus menyampaikan laporan realisasi.
"Mengingat akan berakhirnya batas waktu penyampaian laporan tahun pertama realisasi repatriasi dan/atau investasi harta bersih, diimbau kepada WP peserta PPS untuk segera menyampaikan laporan tahun pertama melalui situs web," tulis DJP, Rabu (31/5/2023).
Pertanyaan lebih lanjut mengenai penyampaian laporan tahunan pertama repatriasi ataupun investasi dapat disampaikan ke kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau ke @kring_pajak.
Untuk diketahui, laporan realisasi repatriasi dan investasi PPS wajib dilaporkan melalui aplikasi e-Reporting PPS. "Wajib pajak yang menyatakan mengalihkan harta bersih ... dan/atau menginvestasikan harta bersih ... harus menyampaikan laporan realisasi kepada dirjen pajak secara elektronik melalui laman DJP," bunyi Pasal 18 ayat (1) PMK 196/2021.
Adapun batas waktu penyampaian laporan tahun pertama realisasi repatriasi dan investasi sebenarnya telah ditetapkan pada 31 Maret 2023 untuk wajib pajak orang pribadi dan 30 April 2023 untuk wajib pajak badan. Namun, tenggatnya diundur lantaran menunggu kesiapan platform e-Reporting PPS.
Hingga 25 Mei 2023, tercatat baru ada baru 281 peserta PPS yang sudah menyampaikan laporan realisasi repatriasi dan 1.430 peserta telah menyampaikan laporan realisasi investasi.
Adapun nilai repatriasi yang dilaporkan adalah senilai Rp3,65 triliun, sedangkan nilai repatriasi yang dilaporkan senilai Rp1,67 triliun. (sap)
