BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah berencana mengerek batasan harga jual eceran (HJE) likuid rokok elektrik atau vape. Kenaikan yang direncanakan juga mulai berlaku tahun depan tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Kamis (21/11/2019).
Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan kenaikan batasan HJE ini diambil tarif cukai hasil pengolahan tembakau lainnya (HTPL) sudah dalam level yang cukup tinggi yaitu 57%. Oleh karena itu, kenaikan batasan HJE HTPL dinilai akan memberikan level playing field yang sama.
“Supaya ada kesamaan level playing field. Besarannya belum bisa disampaikan,” kata Heru.
Direktur Teknik dan Fasilitas Cukai Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) Nirwala Dwi Heryanto mengatakan batasan HJE likuid vape kemungkinan berada di kisaran kenaikan HJE untuk sigaret kretek mesin (SKM), sigaret putih mesin (SPM), atau Sigaret Kretek Tangan (SKT).
“Akan ada penyesuaian HJE tapi masih belum ditetapkan mau mengikuti kenaikan jenis yang mana, bisa SKM, SPM, atau SKT,” ujar Nirwala.
Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.010/2019, mulai awal tahun depan, batasan HJE SKM akan naik 51,79%, SPM naik 58,41%, dan SKT naik 15,87%. Dengan demikian, jika mengikuti kisaran kenaikan batasan HJE tersebut, HJE likuid vape maksimal dikerek hingga 58,41%.
Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti masalah temuan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) terkait hasil kajian terhadap sekitar 1.109 peraturan daerah (perda). Hasilnya, sebanyak 347 perda, terutama terkait pajak dan retribusi daerah, yang bermasalah.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Direktur Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan penyesuaian batasan HJE likuid vape akan dilakukan dengan merevisi lampiran Peraturan Menteri Keuangan No. 152/PMK.010/2019. Dengan demikian, penyesuaian sudah bisa diimplementasikan mulai 2020.
“Nanti tinggal ditambahkan di lampirannya,” tutur Heru.
Saat ini, sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 156/PMK.010/2018, batasan HJE likuid vape batang senilai Rp1.350, HJE catridge senilai Rp30.000, HJE kapsul senilai Rp1.350, dan HJE cair Rp666.
Dari sebanyak 347 perda yang bermasalah, sebanyak 235 perda atau sekitar 67% terkait dengan pajak dan retribusi daerah. Selanjutnya, ada 63 perda bermasalah terkait perizinan dan 42 perda terkait dengan urusan lain-lain.
Direktur Eksekutif KPPOD Robert Endi Jaweng menilai munculnya permasalahan ini tidak lepas dari banyaknya peraturan di level pusat, mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri, serta regulasi sektoral yang saling bertentangan.
“Ini berdampak negatif bagi investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Anggota Komisi XI DPR Andreas Susetyo mengatakan pendalaman lanjutan diperlukan terkait dengan rencana pemerintah memungut cukai kantong plastik. Hal tersebut disebabkan komposisi anggota Komisi XI berubah setelah Pemilu 2019.
“Ini kan DPR baru jadi perlu diagendakan [pembahasan lanjutan] dan tiap anggota punya hak yang sama. Anggota yang baru ini juga ingin dengar penjelasan dari DJBC,” katanya.
Sejumlah ekonom berpendapat ruang pemangkasan suku bunga acuan masih terbuka bagi Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan ini. Namun, mereka meminta agar BI juga melihat efektivitas pemangkasan suku bunga acuan yang telah dilakukan selama 4 kali pada tahun ini. (kaw)
