BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Konsultan Pajak hingga kini masih dalam pembahasan Badan Legislatif (Baleg) DPR. RUU yang masuk dalam paket reformasi perpajakan nasional ini pun diharapkan segera rampung.
Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi XI DPR M. Misbakhun dalam diskusi di Jakarta, Senin (14/5). Menurutnya, konsultan pajak dapat memainkan peran penting dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.
"Profesi konsultan pajak dalam sistem penerimaan negara punya tanggung jawab untuk membangun kepatuhan sukarela wajib pajak," katanya.
Karena itu, menurut Misbakhun, peran krusial konsultan pajak idealnya diatur dalam produk legislasi setingkat UU. Dengan demikian, ada kepastian hukum baik untuk konsultan maupun wajib pajak yang memanfaatkan jasa konsultan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.
Selain memberikan kepastian hukum, ada dimensi lain dari pentingnya RUU konsultan pajak ini, yaitu untuk menjaga hak-hak wajib pajak tetap terpenuhi dalam urusan perpajakan.
"RUU ini bukan untuk memberikan kesetaraan antara wajib pajak dengan negara tapi lebih menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara dari sistem perpajakan yang represif," terang Misbakhun.
Politisi Partai Golkar itu juga menyebutkan dalam konteks terjaminnya hak-hak warga negara dalam urusan perpajakan, maka krusial peran konsultan dalam menjembatani kepentingan negara dan wajib pajak.
"Harus ada jembatan antara warga negara dengan negara dalam hal perpajakan. Peran itu ada di konsultan sebagai intermediasi untuk menjamin pemenuhan hak-hak warga negara. Tapi dengan jumlah wajib pajak yang mencapai jutaan tidak sebanding dengan masih minimnya jumlah konsultan," jelasnya.
Misbakhun menjelaskan keterlibatan semua semua pihak dalam penyusunan RUU Konsultan Pajak ini sangat penting, sehingga dapat menemukan format ideal mengenai aturan kuasa wajib pajak atau konsultan pajak.
"Format ideal seperti apa mari kita susun bersama karena sekarang masih dalam harmonisasi Panja (Panitia Kerja) di Baleg," tutupnya. (Amu)
