BERITA TERKINI
PARIS, DDTCNews – Para praktisi dan pejabat pemerintah meminta agar ada pembahasan lebih jelas dan detail dalam pedoman OECD tentang alokasi laba (profit split) dan atribusi laba (profit attribution) kepada bentuk usaha tetap (BUT), serta pemberian contoh-contoh yang lebih spesifik atas hal itu.
Dalam diskusi draf OECD yang diselenggarakan pada Senin (27/3) pekan lalu di Paris,perwakilan praktisi Amerika Serikat (AS) untuk OECD mengaku khawatir tentang kepastian hukum dan administrasi atas penerapan keduanya.
Kuasa Hukum dan Konsultan Treasury Office of International Tax Counsel Brian Jenn mengatakan dalam kasus profit split, kebutuhan terkait dengan penyediaan informasi secara detail sangat membutuhkan keterlibatan wajib pajak.
“Menurut saya, area ini akan menjadi yang tersulit karena untuk memberikan pedoman yang detail membutuhkan ketepatan dalam menentukan faktor split yang tepat. Tentu saja hal ini akan menjadi tantangan yang besar dalam membuat pedoman ini. Revisi tentang draf itu diperkirakan akan rilis pada musim panas ini,” ujar Jenn.
Direktur Transfer Pricing Departemen Administrasi Pajak Meksiko Carlos Pérez Gómez Serrano mengungkapkan salah satu cara untuk membatasi perselisihan mengenai profit split adalah dengan menggunakan multiyear averages dan keuntungan sisa dibanding dengan total profit, yang dapat membantu mempersempit kisaran sengketa.
Sementara itu, seperti dilansir dalam Tax Notes International, Ekonom Keuangan AS Michael McDonald dan Ketua OECD Working Party 6 mengatakan rancangan dalam atribusi profit kepada BUT sangat bergantung pada contoh ekstrem yang mungkin tidak relevan dalam kebanyakan situasi.
McDonald menambahkan pedoman tentang profit attribution kepada BUT tersebut diperlukan bukan hanya karena adanya perubahan yang terjadi di bawah aturan Base Erotion and Profit Shifting (BEPS) saja.
“Perubahan tersebut bukan hanya yang berkaitan dengan ambang batas untuk agen tidak bebas (dependent agen) BUT yang diatur dalam Pasal 5 OECD Model Tax Convention saja, tapi juga berkaitan dengan revisi untuk Transfer Pricing Guidelines yang diatur dalam Pasal 9 yang dihubungkan dengan Pasal 7 OECD Model Tax Convention,” jelasnya. (Amu)
