BERITA TERKINI
Sebuah layar menampilkan pidato Presiden Amerika Serikat Joe Biden tentang krisis di Afganistan di Nasdaq MarketSite di Times Square di New York City, Amerika Serikat, Minggu (16/8/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Jeenah Moon/rwa/cfo
WASHINGTON D.C., DDTCNews - Rencana Presiden AS Joe Biden untuk meningkatkan pajak yang dikenakan atas orang kaya mendapatkan dukungan dari 15 ekonom peraih Nobel.
Joseph Stiglitz, Peter Diamond, Daniel Kahneman, dan 12 ekonom AS lainnya mengatakan seluruh agenda pembangunan dan kenaikan tarif pajak pada Build Back Better Plan akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi AS yang lebih inklusif dan sistem pajak yang lebih adil.
"Kami memandang komponen-komponen kunci pada Build Back Better Plan akan menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan memungkinkan pemerintah untuk mendanai program-program yang dibutuhkan oleh publik," tulis Stiglitz dan 14 ekonomi lainnya dalam suratnya, dikutip Jumat (17/9/2021).
Kenaikan tarif pajak dan belanja besar-besaran yang direncanakan oleh Biden akan meningkatkan kapasitas perekonomian AS secara jangka panjang dan tidak akan meningkatkan tekanan inflasi.
Seperti diketahui, sejak masa kampanye tahun lalu Biden telah berencana untuk meningkatkan tarif tertinggi PPh orang pribadi dan pajak korporasi yang berlaku di AS.
Baru-baru ini, Ways and Means Committee pada House of Representative AS setuju untuk melanjutkan pembahasan mengenai kenaikan tarif pajak korporasi dari 21% menjadi 26,5%, kenaikan tarif tertinggi PPh orang pribadi dari 37% menjadi 39,6%, kenaikan tarif pajak atas capital gains dari 20% menjadi 25%, serta pengenaan pajak tambahan atau surtax sebesar 3% atas wajib pajak orang pribadi dengan penghasilan di atas US$5 juta per tahun.
Selain itu, Ways and Means Committee juga menyetujui penambahan anggaran bagi Internal Revenue Service (IRS) sebesar US$80 miliar yang nantinya akan digunakan untuk memperkuat kapabilitas IRS dalam melakukan penindakan serta modernisasi sistem IT.
Meski demikian, masih terdapat beberapa usulan kebijakan pajak Biden yang masih belum mendapatkan lampu hijau dari House of Representative, salah satu yang paling krusial adalah mengenai penguatan rezim pelaporan data dan informasi keuangan dari lembaga keuangan kepada IRS.
Menteri Keuangan AS Janet Yellen pun telah menyurati Chairman of Ways and Means Committee Richard Neal mengenai hal ini.
"Rezim pelaporan informasi perpajakan yang komprehensif diperlukan sehingga wajib pajak tidak melakukan pengelakan pajak melalui strategi-strategi keuangan tertentu," tulis Yellen dalam suratnya.
Yellen menjamin data dan informasi yang diperoleh IRS tidak akan dimanfaatkan untuk menggenjot penerimaan pajak yang bersumber dari penghasilan masyarakat kelas menengah. Rezim pelaporan informasi yang lebih baik diperlukan untuk melacak penghasilan orang-orang kaya yang selama ini sulit terdeteksi akibat kurangnya data. (sap)
