Salah satu sudut jalan di New Delhi, India. Pemerintah India kian hari kian memperketat ketentuan pajak barang dan jasa atau goods and services tax (GST) guna mencegah kebocoran akibat pengelakan pajak sekaligus mengamankan penerimaan. (Foto: neverendingfootsteps.com)
NEW DELHI, DDTCNews - Pemerintah India kian hari kian memperketat ketentuan pajak barang dan jasa atau goods and services tax (GST) guna mencegah kebocoran akibat pengelakan pajak sekaligus mengamankan penerimaan.
Pada standard operating procedure (SOP) terbaru, petugas pajak diperbolehkan untuk membekukan nomor registrasi pengusaha kena pajak (PKP) bila ditemukan adanya anomali dalam transaksi PKP tersebut berdasarkan pada data yang dimiliki otoritas pajak.
"Nomor registrasi PKP akan disuspensi dan sistem akan memberikan pemberitahuan suspensi melalui formulir GST REG-31. Alasan penangguhan akan dikirimkan kepada PKP melalui email terdaftar," bunyi ketentuan SOP sebagaimana diberitakan oleh zeebiz.com, dikutip Senin (15/2/2021).
Bila PKP menerima pemberitahuan suspensi tersebut, PKP wajib memberikan klarifikasi kepada otoritas pajak paling lambat dalam waktu 30 hari sejak disampaikannya pemberitahuan.
Bila suspensi nomor registrasi PKP diberikan akibat kelalaian PKP dalam melakukan pelaporan dan pembayaran GST, maka PKP tersebut harus menyampaikan laporan pemungutan GST kepada otoritas pajak sekaligus menyampaikan klarifikasi sesuai dengan yang diatur pada SOP.
Untuk diketahui, praktik pengelakan dan fraud atas GST di India tergolong marak. Registrasi PKP selaku pemungut GST yang tergolong mudah di India justru malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum di negara tersebut untuk menerbitkan faktur pajak palsu.
GST Council mencatat setiap tahunnya terdapat 1,8 juta hingga 1,9 juta registrasi PKP selaku pemungut GST yang dilayani oleh otoritas pajak. Masalahnya, setiap tahun hanya 30% dari PKP yang diketahui keberadaannya, sedangkan 70% tidak dapat diketahui keberadaannya.
Usaha pemerintah untuk menekan praktik pengelakan pajak dan fraud GST ini pun mulai berhasil meningkatkan penerimaan pajak tidak langsung tersebut dalam beberapa bulan terakhir.
Penerimaan GST dalam 4 bulan terakhir tercatat mampu melampaui INR1 triliun atau Rp191,35 triliun setiap bulannya. Pada Januari 2021, penerimaan GST bahkan tercatat sudah mencapai INR1,2 triliun. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.