Dapat Pinjaman Rp6,24 Triliun, Filipina Modernisasi Administrasi Pajak

MANILA, DDTCNews - Asian Development Bank (ADB) telah menyetujui pinjaman berbasis kebijakan senilai US$400 juta atau sekitar Rp6,24 triliun kepada Filipina untuk memodernisasi administrasi pajak.

Ekonom senior ADB untuk Keuangan Publik Aekapol Chongvilaivan mengatakan pinjaman ini menjadi bentuk dukungan lembaganya kepada negara anggota untuk memobilisasi sumber daya domestik (domestic resource mobilization). Melalui modernisasi administrasi pajak, tax ratio Filipina diharapkan mampu meningkat secara berkelanjutan.

"ADB mendukung upaya mobilisasi sumber daya domestik yang akan menghasilkan peningkatan tax ratio serta memastikan Filipina memiliki kemampuan untuk melaksanakan program pembangunannya," katanya, dikutip pada Kamis (16/11/2023).

Chongvilaivan mengatakan ADB salah satunya memiliki subprogram untuk memberikan pinjaman berbasis kebijakan yang didedikasikan pada reformasi mobilisasi sumber daya domestik. Pinjaman ini diharapkan dapat membantu negara anggota mencapai strategi fiskal jangka menengahnya.

Dia menjelaskan pinjaman berbasis kebijakan akan membantu mengatasi kesenjangan dalam kerangka kebijakan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengurangi penghindaran pajak. Selain itu, kebijakan pajak juga diharapkan berdampak besar terhadap lingkungan atau penanganan perubahan iklim.

Dalam rencana jangka menengah, Filipina menargetkan tax ratio akan mencapai 15,9% pada 2026. Tax ratio Filipina diharapkan mampu mendekati rasio rata-rata negara tetangganya di Asia dan Pasifik sebesar 17,6%.

Sejalan dengan program mobilisasi sumber daya domestik, pemerintah sedang menjalankan inisiatif transformasi digital pada otoritas pajak. Hal ini bertujuan memodernisasi layanan wajib pajak, termasuk pendaftaran wajib pajak, pelaporan pajak, dan pembayaran pajak secara online.

"Kami menyadari reformasi mobilisasi sumber daya domestik tidak hanya memerlukan peningkatan pendapatan, tetapi juga merancang sistem penerimaan yang inklusivitas, mendorong tata kelola yang baik, mendorong investasi, penciptaan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, dan mengatasi perubahan iklim," ujarnya dilansir philstar.com.

Pada awal bulan ini, Filipina telah resmi bergabung dalam OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS. Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah terhadap standar pajak global dan reformasi pajak progresif.

ADB pun telah memberikan masukan teknis dalam perumusan paket Program Reformasi Pajak Komprehensif di Filipina. (sap)