BERITA TERKINI
Ilustrasi.
KUALA LUMPUR, DDTCNews – Pemerintah Malaysia berencana untuk menerapkan faktur pajak elektronik (e-faktur) mulai Agustus 2024. Rencana tersebut disampaikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim saat membacakan APBN 2024.
Wakil Menteri Keuangan I Datuk Seri Ahmad Maslan mengatakan penerapan e-faktur menjadi salah satu strategi pemerintah untuk mengatasi kebocoran penerimaan. Harapannya, e-faktur juga dapat mengatasi persoalan shadow economy.
"Bagaimana kita mengurangi shadow economy? Kami melakukannya dengan memperkenalkan e-faktur, sebagaimana diumumkan pada pidato APBN 2024," katanya, Rabu (18/10/2023).
Ahmad optimistis penerimaan negara dapat lebih optimal seiring dengan diterapkannya e-faktur. Dia menyebut implementasi e-faktur juga akan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan sehingga turut meningkatkan kepatuhan pajak.
Dia menilai implementasi e-faktur menjadi kian penting karena pemerintah belum dapat menerapkan kembali pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) atau PPN.
Menurutnya, penerapan PPN diperkirakan dapat mengurangi shadow economy hingga 10%. Namun, pemerintah belum berencana menerapkan kembali PPN untuk menggantikan pajak penjualan dan jasa (sales and service tax/SST) pada tahun depan.
Seperti dilansir malaymail.com, PDB shadow economy di Malaysia diperkirakan mencapai 30,2% pada 2000-2009. Namun, pada 2010 hingga 2019, PDB shadow economy telah berkurang menjadi 21,2% karena PPN sempat diterapkan pada 2015 hingga 2018.
Implementasi e-faktur menjadi salah satu arah kebijakan pajak yang diusung pemerintah pada 2024. Selain itu, pemerintah juga akan menaikkan tarif SST dari 6% menjadi 8%, mengenakan pajak capital gain yang didasarkan pada laba bersih dengan tarif 10% mulai 1 Maret 2024, serta mengenakan PPnBM dengan tarif 5% hingga 10%. (rig)
