BERITA TERKINI
Chris Hipkins. (foto: dhakatribune.com)
WELLINGTON, DDTCNews - Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins berjanji memangkas tarif pajak barang dan jasa (goods and services tax/GST) pada sayur dan buah apabila kembali terpilih pada pemilu 2023.
Hipkins mengatakan masyarakat Selandia Baru saat ini dihadapkan pada lonjakan harga pangan. Oleh karena itu, ia berencana pemangkasan tarif GST atau PPN sehingga harga pangan dapat menjadi lebih terjangkau.
"Biaya hidup adalah masalah terbesar yang dihadapi warga Selandia Baru dalam pemilu ini," katanya dikutip dari abc.net.au, Minggu (20/8/2023).
Hipkins menyampaikan janji untuk memangkas tarif PPN ketika berkampanye di Kota Lower Hutt. Dia meyakini janji tersebut mampu membuat dirinya memenangkan pemilu yang akan digelar pada 14 Oktober mendatang.
Hipkins yang juga pemimpin Partai Buruh ini menuturkarn pemotongan tarif PPN menjadi kebijakan yang tepat di tengah lonjakan kenaikan laju inflasi. Alasannya, bahan pangan biasanya menjadi salah satu penyebab inflasi di negara tersebut.
Negara-negara lain seperti Australia, lanjutnya, masih mengenakan PPN atas buah dan sayuran. Namun demikian, banyak negara juga memberikan berbagai potongan atau pengecualian PPN atas barang-barang tertentu.
Survei Newshub menunjukkan kebijakan PPN tergolong populer di kalangan masyarakat Selandia Baru. Pada jajak pendapat, 77% responden mendukung kebijakan pemotongan pajak yang didukung dengan stimulus lainnya.
Selain memangkas tarif GST, Hipkins bersama Partai Buruh juga menyampaikan janji kenaikan kredit pajak mingguan senilai NZ$25 atau sekitar Rp229.000 kepada 160.000 keluarga penerima manfaat.
Sementara itu, Partai Nasional memilih menjanjikan pemotongan tarif pajak untuk masyarakat, termasuk keringanan pajak penghasilan. Strategi ini dinilai efektif membantu masyarakat yang tertekan akibat pandemi.
Seperti dilansir abc.net.au, Partai Hijau berjanji memberikan hibah dan pinjaman tanpa bunga untuk pemasangan panel surya sebagai bagian dari upaya penanganan perubahan iklim.
Partai ini mewacanakan optimalisasi penerimaan negara melalui pajak kekayaan untuk membayar berbagai program, termasuk pemberian perawatan gigi dasar. (rig)
