BERITA TERKINI
Perdana Menteri Palestina Mohammed Ishtayeh.
RAMALLAH, DDTCNews – Pemerintah Palestina meminta pemerintah Norwegia untuk menekan Israel agar melepaskan seluruh penerimaan pajak Palestina tanpa pengurangan. Ini mengingat Israel mengambil sejumlah pendapatan pajak yang seharusnya dimiliki sepenuhnya oleh Palestina.
Perdana Menteri Palestina Mohammed Ishtayeh mengatakan keputusan Israel mengurangi penerimaan pajak Palestina melanggar perjanjian bilateral. Menurutnya, untuk mengatasi hal ini, komunitas internasional sangat diperlukan untuk mengambil langkah serius dalam mengatasi pelanggaran perjanjian.
“Komunitas internasional sangat diperlukan untuk mengatasi pelanggaran Israel, tidak hanya dengan melontarkan pernyataan kecaman,” ucapnya seperti dikutip pada Kamis (25/4/2019).
Di samping itu, Ishtayeh memuji posisi Norwegia atas dukungan yang berkelanjutan untuk Palestina. Dia menyatakan dukungan itu berasal dari kepercayaan Norwegia pada nilai-nilai keadilan, perdamaian dan kesetaraan, serta berharap untuk kelanjutannya sampai pembentukan negara Palestina yang merdeka.
Pengurangan penerimaan pajak Palestina bermula sejak pertengahan 18 Februari lalu saat Kabinet Keamanan Israel menyetujui pengurangan US$138 juta (Rp1,96 triliun) dari pendapatan pajak yang dikumpulkan atas nama Palestina melalui perjanjian Oslo.
Israel telah mengumpulkan dana dari sektor impor yang transit di Tepi Barat dan Gaza, di samping pajak lainnya. Sebagian besar dana tersebut dialihkan ke pemerintah Palestina, tapi jumlahnya telah dikurangi untuk pembayaran listrik dan air.
Selama ini, Israel telah mengumpulkan US$190 juta (Rp2,67 triliun) per bulan dari sektor bea dan cukai. Pemungutan tersebut dilakukan terhadap barang-barang dengan tujuan pasar Palestina yang transit di Israel.
Dari pendapatan tersebut, Israel mengurangi sekitar US$10 juta (Rp140,71 miliar) per bulan untuk disetorkan kepada Palestina. Sayangnya, pemerintah Palestina menolak keras uang transfer pajak dari Israel yang ditujukan untuk keluarga tahanan atau tahanan yang menjalani hukuman di penjara Israel.
Kabarnya, seperti dilansir maannews, pengurangan itu sebagai tunjangan yang dibayarkan kepada tahanan warga Palestina di Israel beserta keluarga tahanan. Hal ini menjadi alasan pemerintah Israel dalam mengambil penerimaan pajak yang seharusnya menjadi milik Palestina.
