Salah satu rumah sakit di India. (Foto: Livemint)
NEW DELHI, DDTCNews – Dewan pajak barang dan jasa (goods and services tax/ GST) India akan mewajibkan setiap rumah sakit menagih biaya pengobatan dan rawat inap secara terpisah. Hal ini diusulkan untuk mencegah terjadinya kebocoran GST dari sektor layanan kesehatan.
Seorang pejabat Dewan GST, Kementerian Keuangan India, yang meminta identitasnya dilindungi menyebutkan terpisahnya tagihan atas biaya pengobatan dan tagihan layanan kesehatan itu akan memberi dampak baik pada konsumen karena sistem yang lebih transparan.
“Pemisahan tagihan obat-obatan dan layanan bertujuan mendorong transparansi tagihan dari sektor kesehatan. Otoritas pajak khawatir dua tagihan yang dijadikan satu (bundling) akan membocorkan penerimaan GST,” ungkapnya seperti dilansir Economic Times, Rabu (19/12).
Kebocoran penerimaan GST terjadi karena obat-obatan dan barang yang bisa dikonsumsi dikenakan GST dengan rezim harga eceran maksimum (maximum retail price/ MRP), sementara untuk layanan kesehatan seperti rawat inap justru tidak dikenakan pajak.
Bundling semacam inilah yang dicurigai otoritas pajak India akan menghilangkan penerimaan GST yang dibayarkan masyarakat. Otoritas pajak India juga mengklaim bundling tagihan tersebut berpotensi tidak disetor ke pemerintah.
Di samping itu, Dewan GST juga menduga pasien dibebankan MRP secara penuh untuk obat-obatan, sementara rumah sakit membelinya dengan harga sangat rendah. Mengenai hal ini, ia mengaku telah menugaskan pemeriksa pajak ke sejumlah rumah sakit besar di India.
Mengomentari hal ini, konsultan pajak PwC India Pratik Jain menyebutkan jika pemerintah ingin memisah tagihan pengobatan dengan layanan kesehatan, maka aturan GST harus diamendemen untuk membuat pengecualian pajak atas layanan kesehatan.
“Pemerintah bisa menimbang untuk menerapkan pajak 5% atas layanan kesehatan jika tagihan itu tetap bundling. Namun jika dipisah, pemerintah bisa tetap mengecualikan pajak atas layanan kesehatan,” tuturnya.
Kendati demikian, Dewan GST India berkomitmen akan mempertimbangkan berbagai langkah untuk terusmenyederhanakan rezim pajak, terutama pada obat-obatan dan layanan kesehatan. Tujuannya agar tidak terjadi kebocoran pajak khususnya sektor kesehatan. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.