BERITA TERKINI
Pemprov Jakarta Terbitkan Payung Hukum Pemberian Kemudahan Pajak
Tarif PPN Perlu Dinaikkan, Sri Mulyani: Demi Jaga Kesehatan APBN
Presiden Prabowo Ingin Sistem Perdagangan yang Bebas dan Adil
Tuntaskan Penyebab Tiket Pesawat Mahal, AHY Singgung Pajak
Petugas Pajak Sisir Para WP yang Lakukan Kegiatan Membangun Sendiri
STTR Belum Akan Berlaku bagi Indonesia, Begini Penjelasan DJP
Kemendagri Siapkan Regulasi Soal Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan
Ada Coretax, Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP Jadi Borderless
Katalog Eror e-Faktur ETAX-40001 - ETAX-40010, Penyebab dan Solusinya
Minuman Beralkohol untuk Peribadatan Bisa Bebas Cukai, Ini Aturannya
Pemprov Jakarta Terbitkan Payung Hukum Pemberian Kemudahan Pajak
Tarif PPN Perlu Dinaikkan, Sri Mulyani: Demi Jaga Kesehatan APBN
Presiden Prabowo Ingin Sistem Perdagangan yang Bebas dan Adil
Tuntaskan Penyebab Tiket Pesawat Mahal, AHY Singgung Pajak
Petugas Pajak Sisir Para WP yang Lakukan Kegiatan Membangun Sendiri
STTR Belum Akan Berlaku bagi Indonesia, Begini Penjelasan DJP
Kemendagri Siapkan Regulasi Soal Pembayaran Opsen Pajak Kendaraan
Ada Coretax, Pendaftaran NPWP dan Pengukuhan PKP Jadi Borderless
Katalog Eror e-Faktur ETAX-40001 - ETAX-40010, Penyebab dan Solusinya
Minuman Beralkohol untuk Peribadatan Bisa Bebas Cukai, Ini Aturannya
DDTC Logo
KEUANGAN NEGARA

Tok! DPR Sahkan RUU APBN 2024

Redaksi DDTCNews
Kamis, 21 September 2023 | 16.05 WIB
ddtc-loaderSuasana Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Dalam rapat tersebut, DPR resmi mengesahkan RUU APBN 2024 menjadi undang-undang setelah 8 fraksi menyatakan setuju dan 1 fraksi (PKS) menyatakan setuju dengan catatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Suasana Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ka...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Wamenkeu Suahasil Nazara (kiri) membungkukkan badan ke arah para anggota DPR sebelum Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Wamenkeu Suahasil Nazara (kiri) membungkukkan bad...
ddtc-loaderKetua Badan Anggaran DPR Said Abdullah (kiri) menyerahkan berkas berisi pandangan mini fraksi atas RUU APBN 2024 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Adapun 8 fraksi menyatakan setuju dan 1 fraksi (PKS) menyatakan setuju dengan catatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah (kiri) menyerahkan berkas berisi pandangan mini fraksi atas R...
ddtc-loaderKetua DPR Puan Maharani (tengah) mengetok palu tanda disahkannya RUU APBN 2024 dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Asumsi dasar APBN 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah US$15.000 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun 6,7%, harga minyak mentah Indonesia US$82 per barel, lifting minyak 635.000 barel per hari, serta lifting gas 1,03 juta barel setara minyak per hari. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Ketua DPR Puan Maharani (tengah) mengetok palu tanda disahkannya RUU APBN 2024 dalam Rapat Paripurna...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) membacakan tanggapan atas pengesahan RUU APBN 2024 dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Sri Mulyani menyampaikan APBN menjadi instrumen penting dalam mencapai agenda pembangunan, termasuk pelaksanaan pemilu serentak pada 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) membacakan tanggapan atas pengesahan RUU APBN 2024 dalam ...
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyerahkan berkas tanggapan atas pengesahan RUU APBN 2024 kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Target pendapatan negara senilai Rp2.802,29 triliun, pagu belanja negara senilai Rp3.325,1 triliun, dan defisit anggaran senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% PDB. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyerahkan berkas tanggapan atas pengesahan RUU APBN 2024 kepad...
ddtc-loaderSuasana Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Dalam rapat tersebut, DPR resmi mengesahkan RUU APBN 2024 menjadi undang-undang setelah 8 fraksi menyatakan setuju dan 1 fraksi (PKS) menyatakan setuju dengan catatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) dan Wamenkeu Suahasil Nazara (kiri) membungkukkan badan ke arah para anggota DPR sebelum Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
ddtc-loaderKetua Badan Anggaran DPR Said Abdullah (kiri) menyerahkan berkas berisi pandangan mini fraksi atas RUU APBN 2024 kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Adapun 8 fraksi menyatakan setuju dan 1 fraksi (PKS) menyatakan setuju dengan catatan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
ddtc-loaderKetua DPR Puan Maharani (tengah) mengetok palu tanda disahkannya RUU APBN 2024 dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Asumsi dasar APBN 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,2%, inflasi 2,8%, nilai tukar rupiah US$15.000 per dolar AS, suku bunga SBN 10 tahun 6,7%, harga minyak mentah Indonesia US$82 per barel, lifting minyak 635.000 barel per hari, serta lifting gas 1,03 juta barel setara minyak per hari. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan) membacakan tanggapan atas pengesahan RUU APBN 2024 dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Sri Mulyani menyampaikan APBN menjadi instrumen penting dalam mencapai agenda pembangunan, termasuk pelaksanaan pemilu serentak pada 2024. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.
ddtc-loaderMenteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) menyerahkan berkas tanggapan atas pengesahan RUU APBN 2024 kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan) dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I 2023-2024 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/9/2023). Target pendapatan negara senilai Rp2.802,29 triliun, pagu belanja negara senilai Rp3.325,1 triliun, dan defisit anggaran senilai Rp522,82 triliun atau 2,29% PDB. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/hp.

Editor : Kurniawan Agung Wicaksono
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Tag Terkait:
foto foto pajak RAPBN 2024 RUU APBN 2024 APBN 2024 pajak Sri Mulyani
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.