BERITA TERKINI
Ilustrasi. Operator alat berat merobohkan bangunan rumah saat pembebasan lahan proyek Jalan Tol CIbitung-CIlincing seksi 4 di Semper Timur, Cilincing, Jakarta Utara, Selasa (8/11/2022). ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/aww.
TANJUNG SELOR, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara bersiap mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) lewat pemungutan pajak alat berat (PAB).
Kepala Bapenda Kalimantan Utara Tomy Labo mengatakan PAB merupakan salah jenis pajak baru yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi (pemprov) seiring dengan berlakunya UU 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
"Potensi pajak ada 5 yang menjadi kewenangan kita, seperti pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok. Ditambah PAB dan opsen pajak mineral bukan logam dan batuan," ujar Tomy, dikutip Kamis (6/4/2023).
Menurut Tomy, terdapat potensi PAB yang cukup besar di lokasi proyek strategis nasional (PSN), KIPI, dan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
"Di KIPI itu berupa alat beratnya ditambah kendaraan pendukungnya. Ditambah juga dengan air permukaannya," ujar Tomy seperti dilansir benuanta.co.id.
Tomy mengatakan saat ini pihaknya sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) guna memberikan landasan hukum atas pemungutan PAB.
Untuk diketahui, PAB adalah pajak atas kepemilikan ataupun penguasaan alat berat. Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual alat berat NJAB, yakni harga rata-rata pasaran umum alat berat yang bersangkutan.
Dasar pengenaan PAB akan diatur dalam peraturan menteri dalam negeri (permendagri) dan akan ditinjau ulang paling lama setiap 3 tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perekonomian.
Adapun tarif PAB maksimal adalah sebesar 0,2% dan harus ditetapkan dengan perda. (sap)
