BERITA TERKINI
Ilustrasi.
SUKABUMI, DDTCNews - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat menggandeng aparat penegak hukum dalam optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).
Kepala Bapenda Aisyah mengatakan salah satu kegiatan pengawasan pajak daerah berlaku pada pelaku usaha di Kabupaten Sukabumi. Proses bisnis pengawasan dilakukan melalui kunjungan langsung ke tempat usaha.
"Kami terus melakukan langkah-langkah untuk mendongkrak pajak. Dari awal tahun sampai sekarang. Kami juga turun terus ke lapangan, seperti perusahaan-perusahaan untuk memonitoring ketaatan pajak," katanya, dikutip pada Selasa (14/12/2021).
Aisyah menuturkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan terjun langsung ke lapangan tersebut juga didampingi Polri dan Kejaksaan. Selain itu, komponen DPRD Kabupaten Sukabumi juga ikut dilibatkan dalam pengawasan langsung.
Petugas pajak yang menyambangi lokasi usaha dengan pendampingan Polri, Kejaksaan dan DPRD diharapkan bisa meningkatkan kepatuhan pengusaha. Adapun kegiatan pengawasan dimulai dengan menyampaikan surat pemberitahuan kepada pelaku usaha di Kabupaten Sukabumi.
"Termasuk dalam monev didampingi oleh pihak kepolisian, dan DPRD Komisi III. Harapannya, agar pajak dari berbagai sektor dapat meningkat," tutur Aisyah seperti dilansir jurnalsukabumi.com.
Untuk diketahui, penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sukabumi mengandalkan setoran dari usaha berbasis jasa seperti hotel dan restoran. Kemudian, pungutan PBB-P2 dan BPHTB juga berkontribusi pada kinerja PAD Kabupaten Sukabumi.
Selain itu, pajak air tanah dan pajak penerangan jalan juga memiliki kontribusi signifikan pada pos PAD. Sisanya, kemudian disumbang oleh pajak galian C atau pajak MBLB dan pajak sarang burung walet. (rig)
