BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Ilustrasi.
SUMENEP, DDTCNews – Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Sumenep, Jawa Timur memberikan sejumlah rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam memperluas basis penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
Ketua Pansus DPRD atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pada pelaksanaan APBD 2020 Dul Siam mengatakan pemerintah daerah perlu lebih kreatif dan inovatif dalam menggenjot pendapatan daerah.
Menurutnya, realisasi pendapatan daerah sebesar 100,85% pada tahun lalu tidaklah mencerminkan kemandirian fiskal daerah. Hal ini dikarenakan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun lalu hanya sebesar 15,06%.
"Ketika kami tahu apa saja komponen PAD tahun lalu itu masih bertumpu pada dana bagi hasil maka kegembiraan itu pelan-pelan berkurang," katanya dikutip Senin (26/4/2021).
Dul Siam menjelaskan pemkab tidak menunjukkan progres untuk menggenjot penerimaan PAD dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, pemkab perlu serius melakukan penggalian potensi setoran pajak daerah dan retribusi daerah sebagai penopang utama PAD.
Hal tersebut menjadi agenda penting untuk mencapai kemandirian fiskal daerah di Kabupaten Sumenep. Menurutnya, pansus mengeluarkan rekomendasi sehingga semua potensi penerimaan perlu ditingkatkan oleh pemerintah daerah.
"Dengan begitu, cita-cita untuk mandiri untuk mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat bisa tercapai," ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumenep A. Hamid Ali Munir mengatakan hasil rekomendasi Pansus sudah diserahkan kepada pemda. Dia berharap hasil rekomendasi tersebut segera dieksekusi untuk pembenahan pemerintah.
Rekomendasi perbaikan tersebut tidak hanya pada tataran penerimaan daerah tapi juga pembenahan pada kualitas belanja pemkab pada beberapa bidang seperti pembangunan infrastruktur, belanja pendidikan dan pelayanan kesehatan.
"Jadi hasil kerja Pansus LKPJ ini akan menjadi pedoman bagi bupati dan wakil bupati, langkah apa saja yang harus dilakukan," tuturnya seperti dilansir jatimtimes.com. (rig)
