Gubernur Ini Tak Masalah PAD Turun akibat Insentif Kendaraan Listrik

DENPASAR, DDTCNews – Gubernur Bali Wayan Koster tidak mempermasalahkan potensi penurunan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) akibat pemberian insentif kendaraan listrik.

Koster menyatakan manfaat lingkungan dan kesehatan masyarakat jauh lebih krusial ketimbang target penerimaan. Menurutnya, penurunan penerimaan pajak kendaraan konvensional dapat diimbangi dengan manfaat lain, seperti berkurangnya beban biaya kesehatan akibat pencemaran udara.

"Yang penting masyarakat sehat. Masyarakat sehat kan itu aset juga. Kebijakan ini kan tidak akan terus-terusan rugi, nilai tambah di luar pendapatan daerah itu kan banyak kembali ke Bali," katanya, dikutip pada Selasa (13/10/2026).

Koster pun meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali tidak berfokus pada potensi defisit penerimaan PKB. Dia menilai kualitas udara yang lebih baik dapat meningkatkan kesehatan dan taraf hidup masyarakat Bali dalam jangka panjang.

Percepatan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menjadi salah satu prioritas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali untuk menekan polusi. Berdasarkan data riset daerah, sektor transportasi dan pembangkit listrik menyumbang lebih dari 90% polusi udara di Bali.

Komitmen Bali terhadap kebijakan rendah emisi tersebut mendapat apresiasi dari lembaga iklim internasional, World Resources Institute (WRI). Anggota Global Board WRI Mari Elka Pangestu menilai Bali menjadi percontohan daerah dengan rencana aksi konkret menuju Emisi Nol Bersih (Net Zero Emission) pada 2045.

"Kami memilih Bali karena Bali adalah showcase nyata dari daerah yang benar-benar berkomitmen terhadap Net Zero dengan rencana aksi yang bisa dilihat langsung," kata mantan Menteri Perdagangan tersebut, seperti dilansir www.beritabali.com.

Atas komitmen tersebut, Mari mengungkapkan Global Board WRI menjadwalkan pertemuan tahunan di Bali pada Juli 2027. Agenda internasional tersebut akan dihadiri sekitar 15–20 anggota Global Board yang terdiri dari jajaran pebisnis dan mantan pembuat kebijakan, serta country directors WRI dari 12 negara seperti Tiongkok, Brazil, dan India. (rig)