BERITA TERKINI
SIDOARJO, DDTCNews – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo, Jawa Timur, membebaskan denda pajak daerah yang menjadi wewenangnya. Program ini berlangsung mulai 5 November 2026 hingga 30 Maret 2027.
Plt Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan kebijakan tersebut adalah bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, penghapusan denda diberikan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD).
"Program ini kami hadirkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat agar melunasi kewajiban pajaknya tanpa terbebani denda. Kami berharap momentum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya," ujar Subandi, dikutip pada Senin (9/11/2026).
Subandi menjelaskan penghapusan denda diberikan secara otomatis saat proses pembayaran. Dengan demikian, masyarakat cukup melunasi nilai pokok pajak tanpa perlu mengajukan permohonan penghapusan denda.
Pembebasan denda diberikan untuk berbagai jenis pajak yang pemungutannya menjadi wewenang Pemkab Sidoarjo. Pajak tersebut meliputi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) hingga tahun pajak 2026.
Selain itu, pembebasan denda juga berlaku atas pajak daerah lainnya, meliputi pajak reklame, pajak air tanah, serta berbagai jenis pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) makanan dan minuman, PBJT tenaga listrik, PBJT jasa perhotelan, PBJT jasa parkir, serta PBJT jasa kesenian dan hiburan.
Mengenai pajak daerah lainnya, pembebasan denda diberikan untuk pajak terutang hingga masa pajak September 2026. Subandi menegaskan pajak daerah merupakan salah satu pilar utama yang menopang keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo.
Menurutnya, setiap rupiah yang disetorkan wajib pajak akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk penataan fasilitas publik, pemerataan infrastruktur jalan, peningkatan layanan kesehatan, hingga optimalisasi sarana pendidikan.
"Pajak adalah kontribusi bersama untuk pembangunan dan pelayanan publik. Kepatuhan wajib pajak sangat penting untuk mendukung pembangunan Sidoarjo yang berkelanjutan," jelasnya, dilansir beritajatim.com.
Ia menambahkan kesadaran membayar pajak bukan sekadar formalitas hukum. Lebih luas dari itu, Subandi menilai kesadaran membayar pajak merupakan wujud partisipasi gotong royong antara warga dan pemerintah daerah demi kemajuan Sidoarjo.
Guna mempermudah transaksi pembayaran, Pemkab Sidoarjo menyediakan berbagai kanal pembayaran nontunai dan tunai. Wajib pajak dapat membayar pajak melalui bank, gerai ritel modern, hingga platform digital seperti QRIS dan virtual account.
Masyarakat yang membutuhkan informasi detail mengenai program ini dapat mengakses laman resmi BPPD Sidoarjo melalui tautan bit.ly/BPPDKabSidoarjo atau memindai kode QR yang tertera pada kanal informasi resmi BPPD. (dik)
