BERITA TERKINI
Ilustrasi.
MALANG, DDTCNews – Bapenda Kota Malang berharap gelaran Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur dapat meningkatkan penerimaan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) jasa perhotelan. Sebab, penerimaan PBJT jasa perhotelan tengah lesu.
Kepala Bapenda Kota Malang Handi Priyanto mengatakan lesunya penerimaan PBJT jasa perhotelan disinyalir akibat okupansi hotel yang menurun. Untuk itu, di berharap pelaksanaan agenda besar di Kota Malang dapat menjadi daya ungkit untuk menggenjot pendapatan daerah dari PBJT jasa perhotelan.
"Porprov juga menjadi penopang, kemudian agenda wisata, dan kegiatan festival di Kota Malang yang mendatangkan orang. Target tahun ini sekitar Rp 56 miliar. Sampai 15 Mei 2025 kemarin sudah sampai Rp 18 miliar," katanya, dikutip pada Sabtu (31/5/2025).
Handi menjelaskan gelaran olahraga tersebut rencananya berlangsung pada 28 Juni 2025 hingga 5 Juli 2025. Agenda itu akan bertempat di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu) dengan Kota Malang sebagai tuan rumah utama.
Berdasarkan catatannya, penerimaan PBJT jasa perhotelan mengalami penurunan secara berkala pada periode Januari-April 2025. Pada Januari 2025, perolehan PBJT jasa perhotelan mencapai Rp7 miliar. Angka tersebut menurun ketika memasuki masa Februari.
"Pendapatan pajak hotel mulai Januari sampai April mengalami penurunan. Januari nilainya Rp 7 miliar, kemudian pada Februari menjadi Rp4 sekian miliar," ujarnya.
Tren penurunan tersebut, sambung Handi, masih terjadi pada Maret 2025. Kala itu, penerimaan PBJT jasa perhotelan hanya mencapai senilai Rp3,7 miliar. Bahkan, angka tersebut kembali turun menjadi Rp3,1 miliar pada April 2025.
Handi menyatakan penurunan penerimaan tersebut terkait dengan pemesanan kamar maupun ruangan khusus untuk rapat dan kegiatan. Sementara itu, penerimaan dari restoran yang ada di hotel masih dalam kondisi baik.
"Seperti momen puasa bulan Ramadhan itu banyak yang membuka paket buka bersama. Jadi, tinggi di restonya tetapi rendah di hotelnya, ini terjadi di semua hotel. Bukan hanya hotel yang punya hall atau convention," tuturnya.
Handi menjelaskan penurunan penerimaan PBJT jasa perhotelan di Kota Malang terjadi karena beberapa sebab, salah satunya efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan efisiensi tersebut membuat seluruh pemerintah daerah mengetatkan postur penganggarannya.
"Jadi, banyak kegiatan kementerian, lembaga, BUMN yang sudah inden tempat di hotel, tetapi lalu dibatalkan. Efisiensi juga di pusat sudah dibuka blokir anggarannya. Mudah-mudahan bulan depan ini sudah mulai stabil," katanya, seperti dilansir jatimtimes.com. (rig)
