BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BANJARBARU, DDTCNews – Pemkot Banjarbaru, Kalimantan Selatan terus memutar otak agar pemangkasan anggaran tidak mengganggu program pembangunan daerah. Salah satu upaya yang ditempuh adalah berupaya meningkatkan kesadaran pajak masyarakat.
Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Ariffin menjelaskan anggaran dari APBN (dana transfer daerah) untuk Kota Banjarbaru dipangkas Rp8,7 miliar. Pemkot pun melakukan efisiensi anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) sekitar Rp13 miliar.
"Tapi kami tidak ingin hanya karena adanya efisiensi anggaran, pembangunan dan pelayanan untuk masyarakat jadi terganggu,” katanya, dikutip pada Selasa (18/2/2025).
Aditya menyebut ketaatan pajak masyarakat bisa menjadi solusi di tengah efisiensi anggaran. Untuk itu, pemkot menggelar Gerakan Sadar Membayar PBB-P2 2025. Acara ini nantinya berupa sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran pajak masyarakat.
“Dengan sosialisasi bayar pajak ini, kami berharap bisa sampai kepada masyarakat. Tentunya dengan bantuan stakeholder yang hadir," tuturnya.
Aditya menilai penerimaan PBB-P2 yang optimal bisa menutupi kekurangan dana akibat efisiensi anggaran dan memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Melalui PAD yang tinggi, sambungnya, Kota Banjarbaru dapat lebih mandiri dan pembangunan daerah bisa dipercepat.
“Kami berharap masyarakat untuk taat bayar pajak. Karena melalui pajak dan retribusi, pemkot bisa membangun dan memberikan pelayanan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru Kemas Akhmad Rudi Indrajaya menegaskan bahwa seluruh stakeholder memiliki peran penting dalam menyosialisasikan kesadaran pajak.
"Kita bekerjasama dengan kecamatan hingga kelurahan. Alhamdulillah, gerakan ini melibatkan semua pihak untuk melakukan sosialisasi dan respons masyarakat sudah bagus," katanya seperti dilansir radarbanjarmasin.jawapos.com. (rig)
