BERITA TERKINI
Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Pemerintah Vietnam berencana merevisi UU Manajemen Pajak dalam rangka mengakomodasi penyedia e-commerce lokal untuk melaporkan dan membayar pajak atas nama pelaku usaha dan individu yang beroperasi di platform-nya.
Wakil Dirjen Pajak Dang Ngoc Minh mengatakan semua peraturan pajak perlu diselaraskan dengan e-commerce yang terus berkembang di Vietnam. Namun, secara umum, RUU Manajemen Pajak bakal menyederhanakan prosedur administratif dan memusatkan pelaporan pajak.
"Ini adalah solusi yang dirancang untuk memperkuat efisiensi pengelolaan pajak, terutama dalam konteks pesatnya perluasan ekonomi digital dan sektor e-commerce," katanya, dikutip pada Kamis (17/10/2024).
Minh menuturkan Kementerian Keuangan berupaya menyusun RUU Manajemen Pajak yang mampu mengakomodasi sifat unik dari sektor e-commerce. Pemerintah pun akan bisa memperluas basis pajak sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dia menjelaskan upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan pajak akan membutuhkan kerja sama dari semua pemangku kepentingan, tidak hanya Kementerian Keuangan.
Rencananya, upaya tersebut akan melibatkan perbankan, kepolisian, serta Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, terutama dalam pertukaran data untuk keperluan perpajakan.
Menurut Minh, syarat bagi platform e-commerce untuk menyampaikan informasi penjual sebetulnya sudah ada sehingga amendemen ini hanya memperluasnya cakupan pelaporan dan pembayaran pajak atas nama penjual.
Terlebih, selama ini, pelaku perdagangan melalui sistem elektronik juga telah melapor dan menyetor pajak seperti Google dan Facebook.
"Untuk memastikan keadilan, persyaratan yang sama harus berlaku untuk perusahaan domestik. Jika penyedia asing bisa mematuhinya, tidak ada alasan bagi platform e-commerce tidak dapat menangani pelaporan dan pembayaran pajak atas nama penjual mereka," ujar Minh.
Setelah berkonsultasi dengan platform e-commerce lokal, Minh mengeklaim mereka berkomitmen untuk mengelola pelaporan dan pembayaran pajak atas nama penjual perorangan jika RUU tersebut diberlakukan.
Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Nguyen Duc Chi mengakui pertumbuhan e-commerce yang pesat menuntut mereka lebih adaptasi dalam mengelola pajak. Pemerintah pun masih membuka ruang bagi publik untuk menyampaikan masukan untuk RUU Manajemen Pajak.
Namun, Asosiasi e-Commerce Vietnam (VECOM) keberatan terhadap RUU tersebut. Alasannya. tanggung jawab untuk melaporkan dan pembayaran pajak sesungguhnya ialah hak dan kewajiban mendasar bagi setiap wajib pajak dan tidak boleh dialihkan ke entitas lain.
Oleh karena itu, langkah pemerintah mewajibkan platform e-commerce untuk melaporkan dan membayar pajak atas nama penjual bertentangan dengan Pasal 24 UU PPh dan Pasal 4 UU PPN.
Selain itu, peraturan dalam RUU Manajemen Pajak tersebut juga tidak ditemukan di negara-negara tetangga atau ekonomi global utama.
"Negara-negara seperti Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Tiongkok, dan AS tidak mewajibkan platform e-commerce melaporkan dan membayar pajak, khususnya pajak penghasilan pribadi, atas nama penjual," tuturnya seperti dilansir vir.com.vn.
Hingga akhir Agustus 2024, otoritas pajak Vietnam melaporkan lebih dari 400 platform e-commerce telah mendaftarkan informasi mereka di Portal Informasi e-commerce, bertambah 43 platform dari posisi akhir 2023. (rig)
