Sleman Tetapkan 3 Jenjang Tarif PBB-P2 Lahan Produksi Pangan & Ternak

SLEMAN, DDTCNews – Tarif pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta berubah. Perubahan tersebut tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman 7/2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Perubahan tarif salah satunya dilakukan untuk menyesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD di antaranya mengamanatkan agar tarif PBB-P2 atas lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah.

“Tarif PBB-P2 ... yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih rendah daripada tarif untuk lahan lainnya,” bunyi Pasal 41 ayat (2) UU HKPD, dikutip pada Senin (2/9/2024).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman telah menetapkan 3 jenjang tarif PBB-P2 untuk lahan produksi pangan dan ternak. Ketiga jenjang tarif tersebut dibedakan berdasarkan pada luas lahan produksi pangan dan ternak dengan perincian sebagai berikut:

• lahan produksi pangan dan ternak dengan luas sampai dengan 1000m2 sebesar 0,01%;
• lahan produksi pangan dan ternak dengan luas lebih dari 1000 m2 sampai dengan 5000 m2 sebesar 0,02%; dan
• lahan produksi pangan dan ternak dengan luas lebih dari 5000 m2 sebesar 0,03%.

Adapun tarif khusus bagi lahan produksi pangan dan ternak diberlakukan setelah data yang berkaitan dengan lahan produksi pangan dan ternak tersedia. Sementara itu, tarif PBB-P2 untuk objek pajak selain lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan lebih tinggi, yaitu:

• untuk nilai jual objek pajak (NJOP) sampai dengan Rp1 miliar sebesar 0,1%; dan
• untuk NJOP di atas Rp1 miliar sebesar 0,2%

Besaran tarif tersebut tidak berubah apabila dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya, yaitu Perda Kabupaten Sleman 11/2012. Adapun Perda Kabupaten Sleman 7/2023 berlaku sejak 1 Januari 2024. Berlakunya perda tersebut mencabut sejumlah perda terdahulu, termasuk Perda Kabupaten Sleman 11/2012. (sap)