Ilustrasi.
BAUBAU, DDTCNews - Juru Sita Pajak Negara (JSPN) KPP Pratama Baubau, Sulawesi Tenggara menyita aset milik wajib pajak berupa rekening bank yang tercatat di BNI KCP Raha.
Rekening disita usai dilakukan pemblokiran sebagai bagian dari tindakan penagihan aktif terhadap wajib pajak pemilik rekening. Usai disampaikan Surat Paksa, wajib pajak ternyata tidak juga melunasi utangnya sehingga dilakukan pemblokiran dan berlanjut ke penyitaan.
"Aset yang disita berupa rekening bank yang dimiliki oleh wajib pajak dan penanggung pajak PT YTP yang nilainya sesuai dengan utang pajak yang masih harus dilunasi," tulis KPP Pratama Baubau dilansir pajak.go.id, dikutip pada Rabu (14/6/2023).
Kendati begitu, otoritas pajak tidak merilis berapa nilai tunggakan yang dimiliki penanggung pajak PT YTP. KPP Pratama Baubau menegaskan langkah penyitaan bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, terutama dalam hal pembayaran tunggakan pajak serta sebagai upaya penegakan hukum yang adil bagi penunggak pajak.
Sebagai informasi, penyitaan rekening dilakukan setelah dilakukan permintaan pemblokiran rekening nasabah. Ketentuan ini tercantum dalam UU 19/1997 jo UU 19/2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).
Penyitaan merupakan proses lanjutan dari penagihan aktif. DJP akan melakukan penyitaan jika setelah lewat jangka waktu 2x24 jam sejak Surat Paksa disampaikan, wajib pajak tidak melakukan pelunasan kekurangan pembayaran pajak.
Penyitaan dilaksanakan atas objek sita, yaitu barang penanggung pajak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 15 UU PPSP). Adapun yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda atau hak yang dapat dijadikan jaminan utang pajak (Pasal 1 angka 16 UU PPSP).
Pasal 14 ayat (1) UU PPSP menerangkan penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik penanggung pajak yang berada di tempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan, atau di tempat lain termasuk yang penguasaannya di pihak lain atau yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu. (sap)