Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 23 September 2021 | 13:45 WIB
SUPERTAX DEDUCTION (4)
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 12:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Kamis, 23 September 2021 | 09:30 WIB
DEBAT PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Belum Bayar Pajak, Sejumlah Papan Reklame Bakal Dirobohkan

A+
A-
0
A+
A-
0
Belum Bayar Pajak, Sejumlah Papan Reklame Bakal Dirobohkan

Ilustrasi.

MATARAM, DDTCNews – Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mengancam akan merobohkan papan reklame yang menunggak pajak dan tidak berizin.

Kepala Bidang Pelayanan, Penyuluhan, dan Penagihan BKD Kota Mataram Ahmad Amrin mengatakan ancaman tersebut ditujukan pada para pengusaha reklame yang tidak kunjung melunasi tunggakan pajaknya.

“Kalau tidak ada respons akan kami tebang,” katanya, dikutip pada Senin (19/7/2021).

Baca Juga: Mulai Aktif Terjun ke Lapangan, Pegawai Pajak Dibekali Ini oleh DJP

Sejauh ini, lanjut Amrin, BKD sudah memasang stiker tunggakan pajak pada 24 titik papan reklame. Meski begitu, Ahmad menyebut hanya sekitar 19 pengusaha yang sudah datang ke kantor BKD untuk membayar tunggakan tersebut.

Dia menjelaskan tindakan penempelan stiker tunggakan sebagai upaya meningkatkan realisasi setoran pajak reklame. Dari upaya tersebut, realisasi setoran pajak reklame telah mencapai Rp4,5 miliar atau 46% dari target. Sebelumnya, realisasi setoran pajak hanya 30%.

Selama penempelan stiker, tim BKD Kota Mataram juga menemukan beberapa pengusaha yang tidak merawat papan reklamenya. Hal tersebut membuat besi konstruksi papan reklame tersebut keropos. Kondisi ini dinilai membahayakan para pengendara yang melintas.

Baca Juga: Berlaku Hingga Akhir Tahun, Ada Penghapusan Denda untuk 9 Jenis Pajak

Amrin pun meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Mataram untuk menebang papan reklame yang tidak berizin. Menurutnya, para pengusaha tersebut telah merugikan daerah yang sudah memberikan kenyamanan bagi mereka untuk berwirausaha.

“Kami takutnya kalau ada angin kencang atau hujan, papan reklame jatuh menimpa pengendara. Masa sudah diberikan kenyaman berwirausaha tapi hasilnya dimakan sendiri,” ujarnya.

Amrin juga mengapresiasi belasan wajib pajak yang datang ke kantor guna melunasi tunggakan pajak. Bahkan terdapat juga pengusaha reklame dari luar daerah yang tidak memiliki perwakilan di Kota Mataram datang untuk membayar pajak.

Baca Juga: Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Dia mengaku tidak tahu alasan pengusaha papan reklame tidak membayar pajak, padahal BKD Kota Mataram terus membantu untuk memudahkan pengusaha reklame mengurus izin. “Kalau kesulitan urus izin, akan kami bantu,” katanya seperti dilansir lombokpost.jawapos.com.

Selain di Kota Mataram, masalah tunggakan pajak reklame juga terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Masalah tersebut telah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan mendapat atensi dari Komisi Pembatasan Korupsi (KPK) mengingat nilai tunggakan mencapai Rp400 juta.

“Tunggakan pajak reklame mencapai Rp400 juta jadi temuan LHP [laporan hasil pemeriksaan] BPK, kami sudah tindaklanjuti. Kami sudah kirim surat penagihan dan kami cari juga wajib pajaknya,” tutur Kabid Penagihan Bapenda Lombok Barat H. M. Subayin Fikri. (rig)

Baca Juga: Punya Utang Pajak, Aset 5 Perusahaan Ini Disita DJP

Topik : pemkot mataram, pajak reklame, penerimaan daerah, pajak daerah

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Mochamad Nezar Gribaldy

Selasa, 20 Juli 2021 | 00:30 WIB
Langkah yablng bagus. Untuk reklame yang tidak memiliki izin harus dibongkar dan juga untuk yang tidak membayarkan pajaknya di beri peringatan dengan cara menempelkan stiker tunggakan dan apabila tetao tidak dibayarkan maka akan dibongkar
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

RUU HKPD Bakal Naikkan Pendapatan Daerah, Begini Perhitungan Kemenkeu

Jum'at, 17 September 2021 | 13:00 WIB
KOTA BATAM

Masih Jauh dari Target, Warga Diimbau Manfaatkan Pemutihan Pajak PBB

Jum'at, 17 September 2021 | 11:30 WIB
PROVINSI BALI

Aturan Disusun, Pemda Siapkan Jenis Retribusi Baru

Kamis, 16 September 2021 | 11:00 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Cuma Bulan Ini, Pemkot Tawarkan Pemutihan Pajak PBB

berita pilihan

Kamis, 23 September 2021 | 18:00 WIB
EKONOMI DIGITAL

Transaksi e-Commerce Diprediksi Tembus Rp395 T, UMKM Berperan Penting

Kamis, 23 September 2021 | 17:37 WIB
KINERJA FISKAL

Rokok Ilegal Digempur Terus, Realisasi Cukai Tumbuh 17,8%

Kamis, 23 September 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Hingga Agustus 2021, Pembeli Mobil Serap Insentif Pajak Rp1,73 Triliun

Kamis, 23 September 2021 | 17:15 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Pajak Karbon untuk Kepentingan Bumi, Negeri, dan Diri Sendiri

Kamis, 23 September 2021 | 17:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Minta Belanja APBD untuk Perlindungan Sosial Dipacu

Kamis, 23 September 2021 | 16:30 WIB
INGGRIS

Perusahaan Untung Besar, Pengenaan Pajak Tambahan Dipertimbangkan

Kamis, 23 September 2021 | 16:15 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Sri Mulyani Antisipasi Imbas Gagal Bayar Evergrande ke Indonesia

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dokumen Pajak Bocor, Trump Gugat Ponakannya Sendiri dan The Times

Kamis, 23 September 2021 | 16:00 WIB
SIPRUS

Otoritas Perpanjang Jatuh Tempo Pelaporan Pajak Lintas Yurisdiksi

Kamis, 23 September 2021 | 15:30 WIB
FILIPINA

DPR Akhirnya Setujui Produk Digital Dikenai PPN 12%