Review
Jum'at, 23 Juli 2021 | 09:15 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 15 Juli 2021 | 15:09 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 10:30 WIB
DIREKTUR PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUMAS DJP NEILMALDRIN NOOR:
Rabu, 14 Juli 2021 | 09:20 WIB
PERSPEKTIF
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 14 Juli 2021 | 13:30 WIB
KURS PAJAK 14 JULI 2021-20 JULI 2021
Rabu, 07 Juli 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 7 JULI 2021-13 JULI 2021
Reportase
Perpajakan.id

Begini Saran Wakil Ketua DPD Soal Polemik PPN Sembako

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Saran Wakil Ketua DPD Soal Polemik PPN Sembako

Suasana salah satu sidang di kompleks parlemen di Jakarta, beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian mendalam sebelum mengubah kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian mendalam sebelum mengubah kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang tercantum dalam revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sultan Bachtiar Najamudin menyebut wacana perubahan PPN khususnya untuk sembako sudah menjadi polemik di masyarakat. Menurutnya, upaya memperluas basis pajak perlu dilakukan kajian terutama untuk PPN yang memengaruhi barang dan jasa terkait dengan hajat hidup orang banyak.

"Pemerintah mesti mengkaji dampaknya kepada masyarakat miskin apabila pemberlakuan pajak ini dilaksanakan. Jangan sampai justru jadi beban rakyat lalu kemudian menaikkan angka kemiskinan di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis dikutip pada Kamis (17/6/2021).

Baca Juga: Potensi Teknologi Blockchain dalam Mengatasi Penggelapan Pajak

Senator asal Bengkulu itu menyampaikan dukungan kepada upaya pemerintah memperluas objek pajak melalui revisi RUU KUP. Namun, rencana tersebut perlu dilakukan dengan selektif agar tidak menjadi beban baru bagi kelompok masyarakat yang rentang dan miskin.

Menurutnya, pemerintah masih memiliki banyak alternatif kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan negara yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menggencarkan penegakan hukum bagi wajib pajak yang sengaja melakukan praktik penghindaran pajak.

Dia menjelaskan tingkat penghindaran pajak di Indonesia relatif tinggi. Data OECD menyebut penghindaran pajak orang kaya Indonesia menyentuh angka Rp4.000 triliun. Hematnya, pemerintah perlu memberikan fokus ekstra untuk melawan praktik yang menggerus pendapatan negara dari pajak.

Baca Juga: Penerimaan PPh Pasal 26 dan PPh Final Tumbuh Positif, Ini Sebabnya

Sultan menambahkan optimalisasi dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang dilakukan dengan selektif merupakan cara terbaik memulihkan kesehatan anggaran negara. Opsi tersebut jauh lebih baik ketimbang terus menumpuk utang yang sudah tembus Rp6.000 triliun.

"Dengan rasio utang yang sudah di angka mengkhawatirkan, saya meminta pemerintah membereskan masalah penghindaran pajak tersebut daripada menyasar sektor baru atau perluasan objek pajak yang berkaitan dengan rakyat kecil," tegasnya. (Bsi)

Baca Juga: Kenakan Tarif 7%, 20 Perusahaan Digital Bakal Jadi Pemungut PPN
Topik : PPN sembako, wakil Ketua DPD, PPN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Rabu, 23 Juni 2021 | 23:48 WIB
Diperlukan riset dan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan sembako mana saja yang dibebaskan dari PPN. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi dispute pada level playing field
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 16 Juli 2021 | 09:55 WIB
AGENDA PAJAK

Ada Webinar Soal Polemik PPN Sembako, Berminat?

Rabu, 14 Juli 2021 | 09:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENGADILAN PAJAK

Sengketa Pembuktian Eksistensi Jasa Manajemen untuk Menetapkan DPP PPN

berita pilihan

Selasa, 27 Juli 2021 | 19:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Mendag Lutfi Sebut Carbon Border Tax Bakal Ganggu Perdagangan Dunia

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Awasi Kinerja Keuangan Daerah, Kemendagri Bikin Aplikasi Khusus

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:13 WIB
PELAYANAN PAJAK

DJP: 3 Layanan Elektronik Ini Tidak Dapat Diakses Sementara

Selasa, 27 Juli 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN BEA MASUK

Ekspor Produk Kayu Ini Bebas Bea Masuk Antidumping ke India

Selasa, 27 Juli 2021 | 17:54 WIB
CHINA

China Tolak Rencana Pengenaan Carbon Border Tax

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:36 WIB
KOTA BALIKPAPAN

Mulai Bulan Depan, Penagihan Pajak Digencarkan

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:30 WIB
KANWIL DJP BALI

Kemplang Pajak Lewat Bitcoin, Pengusaha Dihukum 2,5 Tahun Penjara

Selasa, 27 Juli 2021 | 16:00 WIB
KABUPATEN MALANG

Apresiasi Pembayar Pajak, Pemkot Adakan Acara Bagi-Bagi Hadiah