Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Begini Saran Wakil Ketua DPD Soal Polemik PPN Sembako

A+
A-
0
A+
A-
0
Begini Saran Wakil Ketua DPD Soal Polemik PPN Sembako

Suasana salah satu sidang di kompleks parlemen di Jakarta, beberapa waktu lalu. Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian mendalam sebelum mengubah kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. (Foto: Antara)

JAKARTA, DDTCNews - Wakil Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin mengatakan pemerintah perlu melakukan kajian mendalam sebelum mengubah kebijakan pajak pertambahan nilai (PPN) yang tercantum dalam revisi RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Sultan Bachtiar Najamudin menyebut wacana perubahan PPN khususnya untuk sembako sudah menjadi polemik di masyarakat. Menurutnya, upaya memperluas basis pajak perlu dilakukan kajian terutama untuk PPN yang memengaruhi barang dan jasa terkait dengan hajat hidup orang banyak.

"Pemerintah mesti mengkaji dampaknya kepada masyarakat miskin apabila pemberlakuan pajak ini dilaksanakan. Jangan sampai justru jadi beban rakyat lalu kemudian menaikkan angka kemiskinan di Indonesia," katanya dalam keterangan tertulis dikutip pada Kamis (17/6/2021).

Baca Juga: Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP

Senator asal Bengkulu itu menyampaikan dukungan kepada upaya pemerintah memperluas objek pajak melalui revisi RUU KUP. Namun, rencana tersebut perlu dilakukan dengan selektif agar tidak menjadi beban baru bagi kelompok masyarakat yang rentang dan miskin.

Menurutnya, pemerintah masih memiliki banyak alternatif kebijakan dalam mengoptimalkan penerimaan negara yang terdampak pandemi Covid-19. Salah satunya adalah menggencarkan penegakan hukum bagi wajib pajak yang sengaja melakukan praktik penghindaran pajak.

Dia menjelaskan tingkat penghindaran pajak di Indonesia relatif tinggi. Data OECD menyebut penghindaran pajak orang kaya Indonesia menyentuh angka Rp4.000 triliun. Hematnya, pemerintah perlu memberikan fokus ekstra untuk melawan praktik yang menggerus pendapatan negara dari pajak.

Baca Juga: Konsumsi Masyarakat Membaik, Penerimaan Pajak Korea Selatan Melejit

Sultan menambahkan optimalisasi dalam mengumpulkan penerimaan pajak yang dilakukan dengan selektif merupakan cara terbaik memulihkan kesehatan anggaran negara. Opsi tersebut jauh lebih baik ketimbang terus menumpuk utang yang sudah tembus Rp6.000 triliun.

"Dengan rasio utang yang sudah di angka mengkhawatirkan, saya meminta pemerintah membereskan masalah penghindaran pajak tersebut daripada menyasar sektor baru atau perluasan objek pajak yang berkaitan dengan rakyat kecil," tegasnya. (Bsi)

Baca Juga: DJP Ingatkan Lagi Aturan Faktur Pajak, Hati-Hati Soal Batas Upload
Topik : PPN sembako, wakil Ketua DPD, PPN

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Daffa Abyan

Rabu, 23 Juni 2021 | 23:48 WIB
Diperlukan riset dan pembahasan lebih lanjut untuk menentukan sembako mana saja yang dibebaskan dari PPN. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi dispute pada level playing field
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 13 Mei 2022 | 19:00 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pajak atas Reimbursement yang Dikenakan PPN

berita pilihan

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:30 WIB
KP2KP BONTOSUNGGU

Petugas One on One Lagi, Ingatkan Soal Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 17:00 WIB
KPP PRATAMA MAJENE

Kunjungi Toko Kosmetik, AR Jelaskan Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak

Kamis, 19 Mei 2022 | 16:30 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

DPR Akan Adakan Fit And Proper Test CHA pada Masa Sidang Ini

Kamis, 19 Mei 2022 | 15:30 WIB
TINGKAT INFLASI

Harga Rokok Terdampak Kenaikan Tarif PPN, Begini Temuan TPIP

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:30 WIB
KOREA SELATAN

Konsumsi Masyarakat Membaik, Penerimaan Pajak Korea Selatan Melejit

Kamis, 19 Mei 2022 | 14:18 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Sri Mulyani ke DPR, Banggar Setujui Perubahan Postur APBN 2022