Trusted Indonesian Tax News Portal
|
 
Berita
Rabu, 21 November 2018 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 20 November 2018 | 18:16 WIB
IRLANDIA
Selasa, 20 November 2018 | 18:00 WIB
BELANDA
 
Review
Rabu, 21 November 2018 | 08:12 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 November 2018 | 11:27 WIB
ANALISIS PAJAK INTERNASIONAL
Senin, 19 November 2018 | 07:12 WIB
ANALISIS PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 14 November 2018 | 19:13 WIB
PRESIDEN SOEKARNO:
Senin, 12 November 2018 | 16:42 WIB
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (13)
Kamis, 08 November 2018 | 15:49 WIB
KAMUS PAJAK
 
Data & alat
Rabu, 14 November 2018 | 09:28 WIB
KURS PAJAK 14-20 NOVEMBER 2018
Rabu, 07 November 2018 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 7-13 NOVEMBER 2018
Rabu, 31 Oktober 2018 | 09:23 WIB
KURS PAJAK 31 OKTOBER 2018-6 NOVEMBER 2018
 
Komunitas
Kamis, 15 November 2018 | 14:45 WIB
KUNJUNGAN PENDIDIKAN
Rabu, 14 November 2018 | 18:51 WIB
SEMINAR UNIVERSITAS MARANATHA
Senin, 12 November 2018 | 18:10 WIB
BEASISWA
 
Reportase

Begini Janji Sri Mulyani untuk WP Bandel

0

Menkeu Sri Mulyani Indrawati

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah Indonesia semakin gencar mengejar wajib pajak yang bandel dalam urusan pajak. Dalam hal ini, Indonesia ikut serta dalam Automatic Exchange of Information (AEoI) agar semakin mudah mengejar wajib pajak tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan mengejar kemanapun wajib pajak melarikan hartanya. Pemerintah juga sudah mempersiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 1 tahun 2017 untuk menunjang berlangsungnya AEoI.

“Kalau ikut AEoI nanti nasabah saya lari ke Singapura, ya maka akan saya kejar ke Singapura. Kalau pun pindah ke bank lain, saya pun akan kejar. Meskipun nasabah pindah ke AS atau pun Inggris, ke ujung dunia pun akan saya kejar. Ini janji saya kepada negeri ini, saya kejar kemanapun anda pergi,” ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu (21/6).

Baca Juga: Wah, Realisasi Penerimaan Negara Bisa Sesuai Target

Wajib pajak yang menempatkan hartanya di luar negeri beralasan karena tarif pajak yang berlaku di sana jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Maka dari itu, pemilik harta lebih nyaman menyimpan hartanya di luar negeri, terlebih dengan imbal balik atau profit yang meyakinkan.

Namun, Mantan Direktur Bank Dunia ini mengakui setidaknya ada 38% wajib pajak Indonesia yang nyaman menempatkan hartanya di luar negeri. Padahal, negara-negara lain pun memberlakukan AEoI seperti Indonesia untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Data 38% wajib pajak tersebut berdasarkan hasil dari program pengampunan pajak yang mencatat lebih dari Rp4.000 triliun harta orang Indonesia berada di luar negeri. Harta senilai Rp4.000 triliun tersebut setara dengan 38% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Pungutan Sektor Batubara Tidak Berkurang

Apa lagi, pemerintah ingin meningkatkan tax ratio dari yang saat ini hanya berkisar 10% menjadi 13% pada tahun 2018. Meski sudah diasumsikan tax ratio Indonesia tahun depan mencapai 13%, angka tersebut masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan tax ratio Thailand yang mencapai 16%.

“Indonesia ingin tax ratio-nya sama dengan negara lain atau sekitar 15%, maka saya harus kejar dan genjot sektor pajak. Saya punya informasi 38% wajib pajak itu. Jadi Ditjen Pajak tidak memburu di kebun binatang, karena itu tidaklah adil,” pungkasnya. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani: Tidak Ada Makan Siang Gratis

“Kalau ikut AEoI nanti nasabah saya lari ke Singapura, ya maka akan saya kejar ke Singapura. Kalau pun pindah ke bank lain, saya pun akan kejar. Meskipun nasabah pindah ke AS atau pun Inggris, ke ujung dunia pun akan saya kejar. Ini janji saya kepada negeri ini, saya kejar kemanapun anda pergi,” ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu (21/6).

Baca Juga: Wah, Realisasi Penerimaan Negara Bisa Sesuai Target

Wajib pajak yang menempatkan hartanya di luar negeri beralasan karena tarif pajak yang berlaku di sana jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia. Maka dari itu, pemilik harta lebih nyaman menyimpan hartanya di luar negeri, terlebih dengan imbal balik atau profit yang meyakinkan.

Namun, Mantan Direktur Bank Dunia ini mengakui setidaknya ada 38% wajib pajak Indonesia yang nyaman menempatkan hartanya di luar negeri. Padahal, negara-negara lain pun memberlakukan AEoI seperti Indonesia untuk memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan negara.

Data 38% wajib pajak tersebut berdasarkan hasil dari program pengampunan pajak yang mencatat lebih dari Rp4.000 triliun harta orang Indonesia berada di luar negeri. Harta senilai Rp4.000 triliun tersebut setara dengan 38% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Juga: Sri Mulyani Pastikan Pungutan Sektor Batubara Tidak Berkurang

Apa lagi, pemerintah ingin meningkatkan tax ratio dari yang saat ini hanya berkisar 10% menjadi 13% pada tahun 2018. Meski sudah diasumsikan tax ratio Indonesia tahun depan mencapai 13%, angka tersebut masih terbilang rendah jika dibandingkan dengan tax ratio Thailand yang mencapai 16%.

“Indonesia ingin tax ratio-nya sama dengan negara lain atau sekitar 15%, maka saya harus kejar dan genjot sektor pajak. Saya punya informasi 38% wajib pajak itu. Jadi Ditjen Pajak tidak memburu di kebun binatang, karena itu tidaklah adil,” pungkasnya. (Gfa/Amu)

Baca Juga: Sri Mulyani: Tidak Ada Makan Siang Gratis
Topik : Sri Mulyani, AEoI, penerimaan pajak 2017
artikel terkait
Sabtu, 24 September 2016 | 12:03 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Jum'at, 23 Desember 2016 | 10:15 WIB
PENAGIHAN PAJAK
Senin, 29 Oktober 2018 | 09:54 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 09 Januari 2017 | 17:06 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
berita pilihan
Senin, 24 Oktober 2016 | 14:02 WIB
TAX AMNESTY
Kamis, 16 Juni 2016 | 13:18 WIB
CEGAH ILLEGAL FISHING
Jum'at, 11 November 2016 | 19:56 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 15:32 WIB
PELABUHAN PERIKANAN
Senin, 14 November 2016 | 17:21 WIB
TAX AMNESTY
Sabtu, 12 November 2016 | 16:06 WIB
PASAR GELAP
Kamis, 28 September 2017 | 09:06 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 21 September 2016 | 14:01 WIB
TAX AMNESTY
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 16:22 WIB
PEMBANGUNAN NASIONAL
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 17:30 WIB
PAJAK DIGITAL
0