Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Bantu Indonesia Soal Penerimaan Pajak, ADB Tunjuk Direktur Baru

A+
A-
0
A+
A-
0
Bantu Indonesia Soal Penerimaan Pajak, ADB Tunjuk Direktur Baru

Country Director ADB untuk Indonesia, Jiro Tominaga. (foto: adb.org)

JAKARTA, DDTCNews - Asian Development Bank (ADB) resmi menunjuk Jiro Tominaga sebagai Country Director ADB untuk Indonesia menggantikan Winfried Wicklein yang sekarang menjabat sebagai Deputy Director General ADB untuk Asia Tenggara.

Tominaga akan memimpin seluruh kegiatan ADB di Indonesia dan bekerja sama dengan pemerintah serta stakeholder lainnya dalam menerapkan Country Partnership Strategy (CPS) 2020-2024 antara ADB dan Indonesia.

"Prioritas saya saat ini adalah membantu Pemerintah Indonesia dalam mengatasi dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial akibat pandemi Covid-19 dalam jangka pendek dan menengah," katanya, Rabu (1/9/2021).

Baca Juga: Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Salah satu program prioritas ADB dalam CPS 2020-2024 adalah memobilisasi penerimaan domestik (domestic resource mobilization/DRM). ADB berkomitmen untuk memberikan asistensi teknis guna mendukung reformasi penerimaan pajak yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah.

"Pada saat bersamaan, pelajaran dari krisis sebelumnya juga akan dipertimbangkan untuk menentukan waktu yang tepat untuk bergeser dari kebijakan fiskal yang ekspansif menuju konsolidasi fiskal," tulis ADB dalam CPS 2020-2024.

Terdapat empat program yang diusung oleh ADB. Pertama, ADB akan mendukung penguatan pelayanan pajak dan manajemen kepatuhan pajak melalui digitalisasi proses registrasi, pelaporan, dan pembayaran pajak.

Baca Juga: Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Kedua, ADB akan akan mendukung penciptaan kebijakan pajak daerah yang konsisten dan tidak distortif melalui penguatan basis pajak. Ketiga, ADB akan turut serta dalam memerangi praktik BEPS melalui pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan MAP.

Keempat, ADB akan membantu pemerintah dalam melakukan modernisasi atas sistem administrasi pajak daerah. Tak hanya itu, ADB juga akan membantu beberapa pemerintah daerah tertentu dalam menerbitkan obligasi daerah. (rig)

Baca Juga: Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan
Topik : penerimaan pajak, ADB, pandemi covid-19, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 21 Oktober 2021 | 15:33 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Diawasi Ketat, Sri Mulyani Ingin Pemda Lebih Pede Jalankan Program PEN

Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:41 WIB
BANTUAN SOSIAL

Sri Mulyani: Rata-Rata Penerima Subsidi Upah Bergaji Rp2,9 Juta

Kamis, 21 Oktober 2021 | 14:00 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Insentif Pajak Terealisasi 96%, Begini Perincian Pemanfaatannya

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 14:00 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Indonesia Hadapi 3 Krisis, Sri Mulyani: Ujungnya ke Keuangan Negara

Minggu, 24 Oktober 2021 | 12:00 WIB
MALAYSIA

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Minggu, 24 Oktober 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Perluasan Ultimum Remedium Hingga Tahap Persidangan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:30 WIB
UU HPP

Menkeu Bisa Tunjuk Pihak Lain Jadi Pemotong/Pemungut Pajak

Minggu, 24 Oktober 2021 | 10:00 WIB
SELANDIA BARU

Otoritas Pajak Segera Kirim Surat kepada 400 Orang Terkaya

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Ini Alasan DJP Lakukan Forensik Digital Data Elektronik

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty