Review
Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:15 WIB
DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN ASTERA PRIMANTO BHAKTI:
Rabu, 12 Januari 2022 | 15:01 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 19 Januari 2022 | 10:45 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 17 Januari 2022 | 18:00 WIB
KAMUS BEA METERAI
Jum'at, 14 Januari 2022 | 21:24 WIB
PROFIL PAJAK KOTA PADANG
Jum'at, 14 Januari 2022 | 20:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 19 Januari 2022 | 09:17 WIB
KURS PAJAK 19 JANUARI - 25 JANUARI 2022
Rabu, 12 Januari 2022 | 09:01 WIB
KURS PAJAK 12 JANUARI - 18 JANUARI 2022
Rabu, 05 Januari 2022 | 08:15 WIB
KURS PAJAK 5 JANUARI - 11 JANUARI 2022
Senin, 03 Januari 2022 | 10:45 WIB
KMK 70/2021
Reportase
Perpajakan.id

Aturan Uang Pensiun Bebas Pajak Bakal Direvisi

A+
A-
0
A+
A-
0
Aturan Uang Pensiun Bebas Pajak Bakal Direvisi

Ilustrasi. (DDTCNews)

STOCKHOLM, DDTCNews – Pemerintah Swedia berencana mengubah perjanjian pajak dengan Portugal sebagai cara untuk merevisi kebijakan pajak bagi para pensiunan yang berlaku selama ini.

Rencana tersebut diumumkan pemerintah koalisi Partai Sosial Demokrat dan Partai Hijau pada awal pekan ini. Otoritas hendak membubarkan perjanjian pajak dengan Portugal yang memberikan fasilitas bebas pajak atas penghasilan pensiunan.

"Pemerintah ingin membubarkan perjanjian yang memungkinkan pensiunan Swedia mendapatkan keuntungan dari pengecualian pajak secara legal melalui celah hukum," tulis keterangan resmi pemerintah dikutip Selasa (30/3/2021).

Baca Juga: Industri Hiburan Minta Insentif Pajak Tiket Pertunjukan Diperpanjang

Perjanjian pajak antara Swedia dan Portugal yang memberikan fasilitas fiskal kepada pensiunan sudah berlaku sejak 2002. Perjanjian tersebut mengatur wajib pajak Swedia yang diizinkan untuk menerima pembayaran uang pensiun bebas pajak.

Skema uang pensiun bebas pajak tersebut berlaku untuk polis jaminan pensiun swasta yang terdaftar di Swedia dan Portugal. Wajib pajak Swedia berhak mendapatkan fasilitas bebas pajak untuk uang pensiun jika masuk dalam kategori Portuguese Non-Habitual Resident System (RNH) di Portugal.

Perjanjian tersebut sempat diperbarui pada 2019 dengan mencabut fasilitas uang pensiun yang terdaftar di Swedia bebas dari pengenaan pajak. Namun, sampai dengan tahun ini, hasil negosiasi tersebut tidak juga diratifikasi Portugal dalam hukum domestik.

Baca Juga: Mulai Februari 2022, Tarif PPN Dipangkas 2 Persen

Pemerintah Swedia menilai kebijakan pajak atas uang pensiun yang mulai diperkenalkan Portugal pada 2020 tidak adil bagi emigran asal Swedia. Sebab, penghasilan pensiun warga negara Swedia yang ingin menetap di Portugal dikenakan pajak sebesar 10%

Seperti dilansir euractiv.com, jika parlemen menyetujui proposal pemerintah untuk mengakhiri perjanjian dengan Portugal maka penghasilan pensiunan mulai dikenakan pajak pada 2022, sekaligus mengikuti langkah negara Skandinavia lainnya seperti Finlandia. (rig)

Baca Juga: Redam Inflasi, Program Keringanan Pajak Berlaku Mulai 1 Februari
Topik : swedia, portugal, pajak penghasilan, uang pensiun, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 14 Januari 2022 | 16:00 WIB
JEPANG

Eks Menkeu Minta Pemerintah Naikkan Pajak Karbon Secara Agresif

Jum'at, 14 Januari 2022 | 13:30 WIB
MAROKO

Aturan Pajak Baru, Biaya Asuransi Perjalanan Naik Hingga 122%

Jum'at, 14 Januari 2022 | 12:30 WIB
SWISS

Swiss Terapkan Tarif Pajak Minimum 15% Mulai Januari 2024

berita pilihan

Rabu, 19 Januari 2022 | 15:00 WIB
KANWIL DJP JAKARTA BARAT

Kanwil DJP Ini Bakal Manfaatkan PPS untuk Capai Target Setoran Pajak

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:30 WIB
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Dana PEN Naik Lagi Jadi Rp455,62 Triliun, Ini Penjelasan Sri Mulyani

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:15 WIB
OPINI PAJAK

Menelisik Jejak Penghindaran Pajak ‘Para Raksasa’

Rabu, 19 Januari 2022 | 14:00 WIB
ANGGARAN PEMERINTAH

Defisit APBN 2021 Turun Signifikan, Sri Mulyani: Bukan Tugas Mudah

Rabu, 19 Januari 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Penerimaan Pajak Tembus 103%, Sri Mulyani Bantah Targetnya Diturunkan

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:40 WIB
EDUKASI PAJAK

Tax Center Universitas Gunadarma Luncurkan Aplikasi M-edu Tax

Rabu, 19 Januari 2022 | 12:23 WIB
AGENDA ATPETSI

Negara Butuh Pajak untuk Capai Target SDGs, Simak Analisisnya