Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Aturan Pengkreditan Pajak Pasal 9 UU PPN Diubah, Begini Perinciannya

A+
A-
67
A+
A-
67
Aturan Pengkreditan Pajak Pasal 9 UU PPN Diubah, Begini Perinciannya

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews – RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang baru saja disahkan DPR kemarin, Senin (5/10/2020) memuat klaster Perpajakan. Dalam klaster tersebut, ada sejumlah perubahan dalam UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Salah satu perubahan dalam UU PPN, yang dimuat dalam Pasal 112 RUU Cipta Kerja, mengenai pajak masukan Pasal 9 UU PPN. Simak artikel ‘DPR Sahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja, Ada Klaster Perpajakan’.

“Pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama,” demikian bunyi Pasal 9 ayat (2) UU PPN yang juga dimuat dalam Pasal 112 RUU Cipta Kerja.

Baca Juga: Mencermati Aturan Pengkreditan Pajak PKP yang Belum Lakukan Penyerahan

Berikut perincian ayat pada Pasal 9 UU KUP yang berubah atau ditambah.

Pasal 9 ayat (2a)
Bagi Pengusaha Kena Pajak yang belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Sebelumnya: bagi PKP yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, pajak masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. Artinya, dalam ketentuan sebelumnya, ada batasan hanya barang modal.

Baca Juga: Penjelasan BKF Soal Realisasi Investasi Kuartal II/2021 Tumbuh 16%

Pasal 9 ayat (4b)
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (4a), atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap Masa Pajak oleh:


  1. dihapus. (Sebelumnya: PKP dalam tahap belum berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)).

Pasal 9 ayat (6b) dihapus. Ayat ini semula berbunyi: Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Baca Juga: PPKM Bakal Hambat Kinerja Investasi Kuartal III, Ini Penjelasan Bahlil

Adapun Pasal 9 ayat (6a) tetap sama, yaitu:
Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh Pengusaha Kena Pajak dalam hal Pengusaha Kena Pajak tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan Pajak Masukan dimulai.

Pasal 9 ayat (6c)
Jangka waktu
sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) bagi sektor usaha tertentu dapat ditetapkan lebih dari 3 tahun.
Sebelumnya: tidak ada.

Pasal 9 ayat (6d)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berlaku juga bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan pembubaran (pengakhiran) usaha, melakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak, atau dilakukan pencabutan Pengusaha Kena Pajak secara jabatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Masa Pajak pengkreditan pertama kali Pajak Masukan.
Sebelumnya: tidak ada.

Pasal 9 ayat (6e)
Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a):
a. wajib dibayar kembali ke kas negara oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak:

  1. telah menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak atas Pajak Masukan dimaksud; dan/atau
  2. telah mengkreditkan Pajak Masukan dimaksud dengan Pajak Keluaran yang terutang dalam suatu Masa Pajak; dan/atau

b. tidak dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya dan tidak dapat diajukan permohonan pengembalian, setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) berakhir atau pada saat pembubaran (pengakhiran) usaha, atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d) oleh Pengusaha Kena Pajak, dalam hal Pengusaha Kena Pajak melakukan kompensasi atas kelebihan pembayaran pajak dimaksud.
Sebelumnya: tidak ada.

Baca Juga: Data Terbaru, Realisasi Investasi Semester I/2021 Tumbuh 10%

Pasal 9 ayat (6f)
Pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a dilakukan paling lambat:
a. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (6a);
b. akhir bulan berikutnya setelah tanggal berakhirnya jangka waktu bagi sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c); atau
c. akhir bulan berikutnya setelah tanggal pembubaran (pengakhiran) usaha atau pencabutan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6d).

Sebelumnya: tidak ada.

Pasal 9 ayat (6g)
Dalam hal Pengusaha Kena Pajak tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6f), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atas jumlah pajak yang seharusnya dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf (a) oleh pengusaha kena pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

Pasal 9 ayat (8)
Pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:

Baca Juga: Emas Granula dan Anoda Slime Tidak Dipungut PPN, Ini Aturan Terbarunya
  1. dihapus; (sebelumnya: perolehan BKP atau JKP sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP)
  2. …;
  3. …;
  4. dihapus; (sebelumnya: pemanfaatan BKP tidak berwujud atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai PKP)
  5. …;
  6. …;
  7. …;
  8. dihapus; (sebelumnya: perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak)
  9. dihapus; (sebelumnya: perolehan BKP atau JKP yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan) dan
  10. dihapus. (sebelumnya: perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2a)).

Dengan demikian, terhadap jenis pengeluaran yang dihapus, pajak masukannya menjadi bisa dikreditkan dengan adanya ketentuan dalam RUU Cipta Kerja.

Pasal 9 ayat (9)
Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama, dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Sebelumnya, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

Baca Juga: Perkembangan Tarif PPh Badan di Indonesia

Pasal 9 ayat (9a)
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak dengan menggunakan pedoman pengkreditan Pajak Masukan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Pajak Keluaran yang seharusnya dipungut.

Sebelumnya: tidak ada. Ini berkaitan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf a dan d yang dihapus.

Pasal 9 ayat (9b)
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Baca Juga: Cakupan Materi dalam Rancangan Perubahan ke-5 UU KUP

Sebelumnya: tidak ada. Ini berkaitan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf i yang dihapus.

Pasal 9 ayat (9c)
Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak, dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sebesar jumlah pokok Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam ketetapan pajak, dengan ketentuan ketetapan pajak dimaksud telah dilakukan pelunasan dan tidak dilakukan upaya hukum serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

Sebelumnya: tidak ada. Ini berkaitan dengan Pasal 9 ayat (8) huruf h yang dihapus.

Baca Juga: Mau Tahu Konsep dan Studi Komparasi PPN? Baca Buku Ini, Gratis!

Pasal 9 ayat (13)
Ketentuan lebih lanjut mengenai:

  1. kriteria belum melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dan/atau ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2a);
  2. penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c);
  3. penentuan sektor usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6c);
  4. tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6e) huruf a; dan
  5. tata cara pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (9a), ayat (9b), dan ayat (9c),

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sebelumnya: hanya mengamanatkan ketentuan mengenai penghitungan dan tata cara pengembalian kelebihan pajak masukan pada ayat (4a), ayat (4b), dan ayat (4c) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. (kaw)

Baca Juga: Implementasi Perubahan Skema PPN Tergantung Pemulihan Ekonomi

Topik : UU Cipta Kerja, mnibus Law Perpajakan, UU PPN, BKP, JKP, kredit pajak, pajak masukan

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 08 Juni 2021 | 10:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pengurangan Pengecualian PPN Saat Ruang Fiskal Makin Sempit

Jum'at, 04 Juni 2021 | 19:23 WIB
PERPRES 49/2021

Perpres Baru, Industri Miras Dinyatakan Tertutup untuk Investasi

Minggu, 30 Mei 2021 | 06:01 WIB
PAJAK DIVIDEN

Soal Insentif Pembebasan Pajak Dividen, Ini Permintaan DJP

Kamis, 27 Mei 2021 | 07:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Menuju Rezim Pajak yang Lebih Kompetitif Melalui UU Cipta Kerja

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP