Review
Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:15 WIB
WAKIL MENTERI KEUANGAN SUAHASIL NAZARA:
Senin, 06 Desember 2021 | 15:43 WIB
OPINI PAJAK
Kamis, 02 Desember 2021 | 14:57 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 08 Desember 2021 | 10:45 WIB
KAMUS KEBIJAKAN FISKAL
Senin, 06 Desember 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 06 Desember 2021 | 17:00 WIB
TIPS CUKAI
Jum'at, 03 Desember 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PERPAJAKAN
Data & Alat
Rabu, 08 Desember 2021 | 08:31 WIB
KURS PAJAK 8 DESEMBER - 14 DESEMBER 2021
Rabu, 01 Desember 2021 | 08:17 WIB
KURS PAJAK 1 DESEMBER - 7 DESEMBER 2021
Rabu, 24 November 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 24 NOVEMBER - 30 NOVEMBER 2021
Rabu, 17 November 2021 | 08:51 WIB
KURS PAJAK 17 NOVEMBER - 23 NOVEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

A+
A-
0
A+
A-
0
Asosiasi Hotel Minta Pembebasan Pajak Diperpanjang Hingga Akhir 2022

Wisatawan berjalan melewati pemindai panas di dermaga, setelah Langkawi kembali membuka daerahnya untuk wisatawan lokal, ditengah pandemi virus corona (COVID-19), di Malaysia, Kamis (16/9/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Lim Huey Teng/RWA/djo

KUALA LUMPUR, DDTCNews - Pengusaha hotel Malaysia yang tergabung dalam Malaysia Budget and Business Hotel Association (MyBHA) mengusulkan perpanjangan periode pembebasan pajak penjualan dan pelayanan (sales and service tax/SST) hingga Desember 2022.

Presiden MyBHA Sri Ganesh Michiel mengatakan insentif pembebasan SST masih dibutuhkan untuk mempercepat pemulihan kunjungan wisatawan mancanegara. Asosiasi berharap usulan insentif tersebut masuk dalam APBN 2022.

"Permohonan pengecualian ini untuk mendorong wisatawan asing melakukan perjalanan ke Malaysia ketika sudah diizinkan, sehingga dapat menghidupkan kembali industri pariwisata dan hotel negara ini," katanya, dikutip pada Minggu (24/10/2021).

Baca Juga: Bupati Tebar Insentif Tambahan untuk Desa yang Capai Target PBB-P2

Sri Ganesh menuturkan pembebasan SST diperlukan untuk semua kategori pajak yang berhubungan dengan wisatawan termasuk akomodasi, paket wisata, dan ritel. Adapun pembebasan SST untuk hotel saat ini berlaku hingga 31 Desember 2021.

Selain itu, lanjutnya, asosiasi juga meminta nilai ambang batas SST tahunan untuk industri hotel dari RM500.000 atau sekitar Rp1,69 miliar menjadi RM1,5 juta. Dia menilai bentuk insentif tersebut bisa masuk dalam APBN 2022 yang ditujukan untuk membantu pemulihan industri hotel.

Dari sisi nonfiskal, ia mendesak pemerintah untuk memperketat operasional platform pariwisata di e-commerce yang dioperasikan perusahaan di luar negeri lantaran merugikan agen perjalanan berlisensi lokal di Malaysia.

Baca Juga: UU HKPD Atur Ulang Ketentuan Pajak atas Jasa Hotel, Ini Perinciannya

Sementara itu, Direktur Pelaksana Perusahaan Sutra Travel and Tourism Management Datuk Syed Razif Syed Yasin meminta pemerintah memberikan dukungan kepada industri pariwisata yang berinvestasi dalam bentuk digitalisasi proses bisnis. Menurutnya, transformasi digital akan membuat pariwisata Malaysia lebih mudah dipasarkan.

"Saya juga menyarankan agar pemerintah memperpanjang periode moratorium untuk industri pariwisata, sementara kami menghidupkan kembali bisnis setelah larangan perjalanan antarnegara dicabut," ujarnya seperti dilansir malaymail.com. (rig)

Baca Juga: Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya
Topik : malaysia, keringanan pajak, perhotelan, pajak, pembebasan pajak, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:30 WIB
KPP PRATAMA SURABAYA GUBENG

Tunggakan Pajak Capai Ratusan Juta, Mobil Perusahaan Disita DJP

Selasa, 07 Desember 2021 | 15:00 WIB
PROGRAM LEGISLASI NASIONAL

Dua RUU Soal Pajak Ini Tak Lagi Masuk Daftar Prolegnas 2020-2024

Selasa, 07 Desember 2021 | 14:30 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Ubah Formula Penyaluran DAU, Begini Penjelasan Sri Mulyani

Selasa, 07 Desember 2021 | 13:39 WIB
RUU HKPD

RUU HKPD Disahkan, Sri Mulyani: PAD akan Meningkat Secara Terukur

berita pilihan

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:35 WIB
KABUPATEN SUKAMARA

Bupati Tebar Insentif Tambahan untuk Desa yang Capai Target PBB-P2

Rabu, 08 Desember 2021 | 14:09 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA

Realisasi Investasi Luar Jawa Ungguli Jawa, Ini Resep Jokowi

Rabu, 08 Desember 2021 | 13:41 WIB
KINERJA PAJAK

Target Kepatuhan Lapor SPT Tahun Pajak 2020 Tercapai, Ini Perinciannya

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Transformasi Ekonomi Hijau, Begini Desain Kebijakan Fiskal Pemerintah

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:01 WIB
HARI ANTIKORUPSI SEDUNIA

Beberkan Dampak Korupsi, Sri Mulyani: Penyakit dan Bahayanya Nyata

Rabu, 08 Desember 2021 | 12:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Faktur Pajak Fiktif Rp10,2 M, Tersangka Diserahkan ke Kejaksaan

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
TAJUK PAJAK

Menjaga Ruang Fiskal Agar Bisa Tetap Responsif

Rabu, 08 Desember 2021 | 11:15 WIB
HARTA PEJABAT NEGARA

Permudah Pegawai Lapor Harta Kekayaan, Dua Aplikasi Ini Diintegrasikan