PEMILU 2024

ASN Tidak Netral dalam Pemilu, Begini Sanksinya

Dian Kurniati | Rabu, 07 Februari 2024 | 12:00 WIB
ASN Tidak Netral dalam Pemilu, Begini Sanksinya

Ilustrasi. 

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengingatkan aparatur sipil negara (ASN) netral dalam pelaksanaan pemilu 2024.

Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Nanang Subandi mengatakan terdapat ancaman sanksi bagi ASN yang tidak netral. Sanksi untuk ASN ini dilakukan berdasarkan PP 94/2021 tentang Disiplin PNS dan PP 49/2018 tentang Manajemen PPPK.

"Setiap laporan dugaan pelanggaran tersebut kemudian diproses oleh kementerian/lembaga yang masuk dalam Satgas Netralitas ASN yakni BKN, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Bawaslu, dan KASN," katanya, dikutip pada Rabu (7/2/2024).

Baca Juga:
Cegah Kepadatan Arus Balik, ASN Dibolehkan Kerja dari Rumah

Nanang mengatakan sejak proses penyelenggaraan pemilu 2024 pada 2023 hingga 31 Januari 2024, satgas telah menerima 47 laporan pelanggaran netralitas ASN berupa disiplin dan kode etik. Dari angka tersebut, 42 laporan di antaranya adalah pelanggaran disiplin dan 5 laporan pelanggaran kode etik.

Dugaan pelanggaran netralitas ASN ini berasal dari laporan masyarakat yang disampaikan melalui kanal informasi dan pengaduan Pemerintah, seperti media sosial dan LAPOR. Menurutnya, data tersebut berpotensi terus bertambah selama proses pemilu 2024 berlangsung.

Dia menjelaskan jenis pelanggaran netralitas berupa disiplin yang dilaporkan meliputi aksi pemberian dukungan kepada paslon capres-cawapres tertentu, menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, mengadakan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan, serta ikut sebagai peserta kampanye paslon.

Baca Juga:
H-2 Lebaran Tapi THR Tak Kunjung Dibayarkan? Adukan Lewat Saluran Ini

Sementara jenis pelanggaran netralitas berupa kode etik seperti membuat postingan dukungan kepada paslon, likes/comment/share unggahan paslon tertentu, memasang spanduk, serta menghadiri deklarasi paslon.

Sanksi netralitas ASN untuk pelanggaran disiplin akan masuk dalam kategori sedang dan berat. Pada kategori sedang, sanksinya berupa pemotongan tunjangan kinerja (kukin) sebesar 25% selama 6 bulan/9 bulan/12 bulan.

Kemudian untuk sanksi disiplin berat, berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan jabatan selama 12 bulan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, sampai pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

Baca Juga:
Jadi Panutan Wajib Pajak, ASN di Kota Ini Diminta Patuh Bayar Pajak

"Sementara sanksi netralitas berupa pelanggaran kode etik, berkonsekuensi sanksi moral pernyataan secara terbuka dan sanksi moral pernyataan secara tertutup sesuai PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS," ujarnya.

Saat ini, Satgas Netralitas ASN telah memiliki Sistem Berbagi Terintegrasi (SBT) untuk menangani dugaan pelanggaran netralitas ASN. Dengan sistem tersebut, akan terpenuhi prinsip keputusan bersama dari 5 instansi mengenai pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas ASN dalam penyelenggaraan pemilu yang objektif, transparan, akuntabel, terintegrasi, dan memenuhi persamaan data hasil penanganan pelanggaran. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Minggu, 14 April 2024 | 07:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Cegah Kepadatan Arus Balik, ASN Dibolehkan Kerja dari Rumah

Senin, 08 April 2024 | 11:30 WIB KOTA PEKANBARU

Jadi Panutan Wajib Pajak, ASN di Kota Ini Diminta Patuh Bayar Pajak

BERITA PILIHAN
Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi Wajib Disusun Pakai Bahasa dan Mata Uang Ini

Minggu, 14 April 2024 | 14:30 WIB KOTA BENGKULU

Perda Baru, Ini Tarif Pajak Daerah Kota Bengkulu

Minggu, 14 April 2024 | 14:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

SPT Tahunan WP Dianggap Tak Disampaikan, Ternyata karena ‘Tak Lengkap’

Minggu, 14 April 2024 | 13:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Solusi Atasi Notifikasi ‘BPS SPT Sebelumnya Belum Ada’, Begini Caranya

Minggu, 14 April 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Tahukah Anda? Ternyata Produk Parfum Pernah Kena Pajak Barang Mewah

Minggu, 14 April 2024 | 12:00 WIB KOTA PEKANBARU

Bantu Bagikan SPPT PBB, Ada Insentif Buat Camat Hingga Ketua RT/RW

Minggu, 14 April 2024 | 11:30 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Catat! PPN Rokok Berpotensi Naik Jadi 10,7 Persen Tahun Depan

Minggu, 14 April 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK DAERAH

Ketentuan Terbaru soal Tarif Pajak Daerah di Pemerintah Kota Bekasi