Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Apa Kabar Beleid Pajak E-Commerce? Ini Penjelasan Sri Mulyani

1
1

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR. (foto: Kemenkeu)

JAKARTA, DDTCNews – Menjelang awal semester II/2019, belum ada perkembangan signifikan dari regulasi perlakuan pajak transaksi e-commerce. Otoritas fiskal menyebut proses perumusan kebijakan tetap berjalan.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat sesi tanya jawab dengan Badan Anggaran DPR, Selasa (11/6/2019). Menurutnya, Kemenkeu masih mencari opsi terkait tata cara pemajakan untuk pelaku e-commerce.

“Mengenai cara pemungutan barangkali ini yang akan kita bahas bersama terutama dengan para pelaku e-commerce,” katanya di Ruang Rapat Banggar.

Baca Juga: Soal Nomor Identitas Tunggal, Ini yang Jadi Perhatian Sri Mulyani

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan secara prinsip tidak ada pajak baru yang diterapkan kepada pelaku usaha e-commerce. Otoritas fiskal, sambungnya, akan fokus pada tata cara pemajakan yang efektif terhadap bisnis daring tersebut.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengaku akan melibatkan pelaku usaha sebelum kebijakan baru dikeluarkan. Pasalnya, melalui wadah dagang elektronik atau platform, pencatatan transaksi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

“Kita bahas bersama terutama dengan para pelaku e-commerce. Karena mereka menggunakan platform maka catatan transaksi bisa jauh lebih akurat. Itu yang sedang kita bahas,” imbuhnya.

Baca Juga: Dukung Pemberantasan Ponsel Ilegal, Menkeu Siap Pakai Instrumen Fiskal

Dia memastikan akan adanya kesamaan perlakuan pajak antara pelaku usaha konvensional dan online. Selama aturan main baru belum dikeluarkan maka pelaku usaha digital mempunyai kewajiban perpajakan yang sama dengan yang berusaha secara konvensional.

“Terkait cara pemungutan kita akan bahas bersama dengan para pelaku e-commerce. Saya ingin tegaskan tidak ada perlakuan perpajakan yang berbeda antara konvensional dengan yang sifatnya digital,” imbuhnya.

Seperti diketahui, otoritas menarik kembali beleid perlakuan pajak transaksi e-commerce, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018. Langkah ini diambil sebagai upaya meredam kegaduhan yang timbul atas penerapan beleid tersebut. Rencananya, beleid itu berlaku mulai 1 April 2019. (kaw)

Baca Juga: Ini Upaya Menkeu Awasi Dana Transfer yang Makin Besar

“Mengenai cara pemungutan barangkali ini yang akan kita bahas bersama terutama dengan para pelaku e-commerce,” katanya di Ruang Rapat Banggar.

Baca Juga: Soal Nomor Identitas Tunggal, Ini yang Jadi Perhatian Sri Mulyani

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menegaskan secara prinsip tidak ada pajak baru yang diterapkan kepada pelaku usaha e-commerce. Otoritas fiskal, sambungnya, akan fokus pada tata cara pemajakan yang efektif terhadap bisnis daring tersebut.

Oleh karena itu, Sri Mulyani mengaku akan melibatkan pelaku usaha sebelum kebijakan baru dikeluarkan. Pasalnya, melalui wadah dagang elektronik atau platform, pencatatan transaksi dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

“Kita bahas bersama terutama dengan para pelaku e-commerce. Karena mereka menggunakan platform maka catatan transaksi bisa jauh lebih akurat. Itu yang sedang kita bahas,” imbuhnya.

Baca Juga: Dukung Pemberantasan Ponsel Ilegal, Menkeu Siap Pakai Instrumen Fiskal

Dia memastikan akan adanya kesamaan perlakuan pajak antara pelaku usaha konvensional dan online. Selama aturan main baru belum dikeluarkan maka pelaku usaha digital mempunyai kewajiban perpajakan yang sama dengan yang berusaha secara konvensional.

“Terkait cara pemungutan kita akan bahas bersama dengan para pelaku e-commerce. Saya ingin tegaskan tidak ada perlakuan perpajakan yang berbeda antara konvensional dengan yang sifatnya digital,” imbuhnya.

Seperti diketahui, otoritas menarik kembali beleid perlakuan pajak transaksi e-commerce, yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 210/PMK.010/2018. Langkah ini diambil sebagai upaya meredam kegaduhan yang timbul atas penerapan beleid tersebut. Rencananya, beleid itu berlaku mulai 1 April 2019. (kaw)

Baca Juga: Ini Upaya Menkeu Awasi Dana Transfer yang Makin Besar
Topik : e-commerce, marketplace, Sri Mulyani, PMK 210/2018
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Senin, 08 April 2019 | 11:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 15 Juni 2018 | 18:05 WIB
KREDIT PAJAK
Rabu, 06 Maret 2019 | 11:54 WIB
PEREKONOMIAN INDONESIA
Kamis, 31 Januari 2019 | 17:33 WIB
INSENTIF FISKAL
Rabu, 13 Maret 2019 | 12:39 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Rabu, 13 Maret 2019 | 11:29 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Selasa, 09 Oktober 2018 | 19:27 WIB
PERTEMUAN TAHUNAN IMF-BANK DUNIA
Jum'at, 12 April 2019 | 11:51 WIB
PEREKONOMIAN GLOBAL
Jum'at, 23 September 2016 | 17:01 WIB
PEMERIKSAAN BPK
Selasa, 29 Januari 2019 | 11:54 WIB
KEBIJAKAN CUKAI