Review
Kamis, 21 Oktober 2021 | 07:00 WIB
LAPORAN DDTC DARI VIENNA
Selasa, 19 Oktober 2021 | 09:30 WIB
KONSULTASI PAJAK
Senin, 18 Oktober 2021 | 11:42 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 17 Oktober 2021 | 09:00 WIB
Kepala KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Kurniawan:
Fokus
Data & Alat
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Apa Itu Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa Itu Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi?

MODAL salah satunya berupa barang menjadi unsur penting untuk menjamin keberlangsungan badan usaha. Ada kalanya pelaku usaha memanfaatkan lembaga pembiayaan untuk membantu mengatasi kesulitan atau memenuhi kebutuhan barang modal guna ekspansi bisnis.

Salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan barang modal adalah melalui lembaga pembiayaan yang melakukan kegiatan sewa guna usaha (leasing).

Kegiatan leasing ini dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha, baik dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi. Lantas, sebenarnya apa itu sewa guna usaha dengan hak opsi?

Baca Juga: Apa Itu Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL)?

Definisi
MENGACU Pasal 1 huruf a Keputusan Menteri Keuangan No. 1169/KMK.01/1991 sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (operating lease) untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Transaksi leasing setidaknya melibatkan 2 pihak utama, yaitu lessor dan lessee. Pasal 1 KMK 1169/1991 mendefinisikan lessor sebagai perusahaan pembiayaan atau perusahaan sewa guna usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan.

Sementara itu, yang dimaksud dengan lessee adalah perusahaan atau perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari lessor. Secara lebih rinci, kegiatan sewa guna usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha dengan hak opsi apabila memenuhi tiga kriteria.

Baca Juga: Apa Itu Edukasi Perpajakan?

Pertama, jumlah pembayaran sewa guna usaha selama masa sewa guna usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan (harga beli barang modal yang di-lease ditambah dengan biaya langsung) dari barang modal dan keuntungan lessor.

Adapun yang dimaksud pembayaran sewa guna usaha (lease payment) adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh lessee kepada lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa guna usaha.

Sementara itu, yang dimaksud dengan nilai sisa (residual value) adalah nilai barang modal pada akhir masa sewa guna usaha yang telah disepakati oleh lessor dengan lessee pada awal masa sewa guna usaha.

Baca Juga: Apa Itu Program Pengungkapan Sukarela?

Kedua, masa sewa guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 tahun untuk barang modal golongan I, 3 tahun untuk barang modal golongan II dan III, dan 7 tahun untuk golongan bangunan.

Penggolongan jenis barang modal yang disewa guna usaha ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh). Adapun perincian jenis barang modal tertuang dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan No.96/PMK.03/2009.

Berdasarkan lampiran tersebut contoh barang modal golongan 1 adalah mesin kantor, barang modal golongan II seperti mobil, dan golongan III misalnya kapal penumpang untuk usaha di bidang transportasi dan pergudangan.

Baca Juga: Apa Itu Relawan Pajak?

Ketiga, perjanjian sewa guna usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi lessee. Adapun yang dimaksud dengan opsi adalah hak lessee untuk membeli barang modal yang disewa guna usaha atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha.

Ketentuan PPh terkait dengan sewa guna usaha dengan hak opsi untuk pihak lessor maupun lessee dimuat dalam 1169/KMK.01/1991, Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-29/PJ.42/1992 dan Surat Edaran Dirjen Pajak No.SE-02/PJ.31/1993. Sementara itu, ketentuan PPN-nya tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-129/PJ/2010

Simpulan
INTINYA sewa guna usaha dengan hak opsi (finance lease) adalah kegiatan sewa guna usaha di mana lessee pada akhir kontrak mempunyai hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha berdasarkan nilai sisa yang disepakati atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha.

Baca Juga: Apa Itu Daftar Prioritas Tindakan dan Pencairan?

Hal ini berarti dalam transaksi finance lease lessor berlaku sebagai pihak yang mendanai barang modal. Sementara itu, lessee secara teratur melakukan pembayaran atas transaksi sewa guna usaha kepada lessor.

Selanjutnya, pada akhir periode sewa lessee memiliki hak opsi untuk membeli barang modal yang disewa guna usahakan dengan melunasi nilai sisa barang modal tersebut. Hak opsi juga dapat berupa pilihan untuk memperpanjang masa sewa guna usaha. (Bsi)

Baca Juga: Apa Itu Keringanan Pajak (Tax Relief)?
Topik : Sewa Guna Usaha dengan Hak Opsi, definisi, kamus pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Agustus 2021 | 19:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa itu Free Rider Dalam Ranah Pajak?

Senin, 23 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Aplikasi Ability To Pay (ATP)?

Jum'at, 20 Agustus 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Aplikasi SmartWeb?

Senin, 16 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Dokumen yang Kedudukannya Dipersamakan dengan Faktur Pajak?

berita pilihan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:15 WIB
PAJAK DALAM BERITA

Insentif UMKM di UU HPP & Program Pengungkapan Sukarela, Cek Videonya!

Minggu, 24 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KETUA UMUM METI SURYA DARMA:

‘Pajak Karbon Diperlukan untuk Mendukung Level of Playing Field’

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:30 WIB
UU HPP

Ungkap Harta 1985-2015 dalam PPS Hanya untuk Peserta Tax Amnesty

Minggu, 24 Oktober 2021 | 08:00 WIB
PENGAWASAN PAJAK

Penerbitan SP2DK untuk Wajib Pajak, DJP: Belum Sepenuhnya Digital

Minggu, 24 Oktober 2021 | 07:00 WIB
FILIPINA

Cegah Kejahatan Pajak, Bank Diimbau Cermati Transaksi Mencurigakan

Minggu, 24 Oktober 2021 | 06:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Publikasi Penegakan Hukum Pajak Terus Digencarkan, Ini Penjelasan DJP

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Penetapan Upah Minimum 2022, Kemnaker Minta Semua Pihak Tahan Diri

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 16:00 WIB
JERMAN

Tarif Listrik Naik, Sumber Energi Terbarukan Dapat Diskon Pajak

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 15:30 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP 2020

Indeks Efektivitas Tinggi, DJP Pertahankan Penyuluhan Pajak Daring

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 15:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

PPATK: Pengelakan Pajak Masih Jadi Isu Menantang di Masa Depan