KAMUS PAJAK

Apa Itu Red Notice dalam Penyidikan Pajak?

Nora Galuh Candra Asmarani | Jumat, 03 November 2023 | 18:00 WIB
Apa Itu Red Notice dalam Penyidikan Pajak?

MERUJUK pada Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 50/2022 (PP 50/2022), pemeriksaan tersangka tindak pidana di bidang perpajakan tidak dilakukan jika yang bersangkutan telah dipanggil 2 kali secara sah dan tidak hadir tanpa memberikan alasan yang patut dan wajar.

Apabila tersangka tidak memenuhi panggilan, PP 50/2022 telah memberikan sejumlah wewenang kepada penyidik. Wewenang tersebut salah satunya ialah meminta bantuan kepada pihak yang berwenang agar dicatat dalam red notice. Lantas, apa itu red notice?

Red notice adalah permintaan kepada penegak hukum di seluruh dunia untuk menemukan dan menangkap sementara seseorang yang akan diekstradisi, diserahkan, atau dilakukan tindakan hukum serupa (Penjelasan Pasal 61 ayat (5) PP 50/2022).

Baca Juga:
Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Red notice diterbitkan oleh International Criminal Police Organization (ICPO-Interpol/Interpol) berdasarkan pada permintaan negara anggota. Merujuk laman interpol, red notice merupakan peringatan untuk orang yang paling dicari, tetapi bukan suatu perintah penahanan.

Kendati demikian, red notice tidak diterbitkan secara sembarangan. Sebab, red notice harus berdasarkan pada surat perintah penangkapan atau perintah pengadilan yang dikeluarkan oleh otoritas yudisial di negara yang mengajukan red notice.

Red notice memegang peran penting karena digunakan untuk memperingati polisi di seluruh negara anggota interpol secara serentak tentang buronan yang dicari secara internasional. Adapun, masih berdasarkan laman interpol, suatu red notice mengandung 2 jenis informasi yaitu:

Baca Juga:
Bekasi Bakal Gali Potensi Pajak Katering dan Sewa Apartemen
  1. Informasi untuk mengidentifikasi orang yang sedang dicari seperti nama, tanggal lahir, kewarganegaraan, warna rambut dan warna mata, foto, serta sidik jari apabila tersedia.
  2. Informasi terkait dengan kejahatan yang dilakukan, seperti pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape), kejahatan terhadap anak-anak (child abuse), atau perampokan bersenjata (armed robbery).

Red notice dikeluarkan terhadap buronan yang tengah dicari untuk penuntutan atau menjalani hukuman di negara pemohon. Adapun negara yang dimaksud tidak terbatas pada negara asal si buronan, tetapi negara dimana buronan tersebut melakukan kejahatan.

Interpol bukanlah pihak yang akan memburu buronan internasional tersebut. Hal ini lantaran interpol tidak dapat memaksa otoritas penegak hukum di negara manapun untuk menangkap seseorang yang menjadi subjek red notice.

Setiap negara anggota interpol yang akan memutuskan nilai guna hukum (legal value) apa yang diberikan atas red notice tersebut. Selain itu, penegak hukum masing-masing negara anggota itulah yang berwenang untuk menangkap si buronan. (rig)


Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
BERITA PILIHAN
Rabu, 21 Februari 2024 | 18:10 WIB LAYANAN PAJAK

Update! M-Pajak Versi 1.3.0 Dirilis DJP, Ini Beberapa Layanannya

Rabu, 21 Februari 2024 | 17:07 WIB KEPATUHAN PAJAK

DJP: Koreksi Transfer Pricing Harus Berangkat dari TPDoc Wajib Pajak

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:45 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Aturan Insentif PPN Rumah Ditanggung Pemerintah 2024, Download di Sini

Rabu, 21 Februari 2024 | 16:30 WIB PERATURAN MENTERI INVESTASI 6/2023

Penuhi Kriteria Investasi, Impor Mobil Listrik CBU Bebas Bea Masuk

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:50 WIB KEBIJAKAN MONETER

Jaga Rupiah dan Inflasi, BI Rate Tetap di Level 6 Persen

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:30 WIB KAMUS PAJAK DAERAH

Apa Itu Pajak Air Permukaan dalam UU HKPD?

Rabu, 21 Februari 2024 | 15:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

Jenis-Jenis Insentif Perpajakan untuk Kendaraan Listrik

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:35 WIB STATISTIK CUKAI

Mengenal Skema Pengenaan Cukai Rokok Elektrik di Dunia, Begini Datanya

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:19 WIB KEANGGOTAAN OECD

OECD Buka Diskusi Aksesi dengan Indonesia, Begini Kata Pemerintah

Rabu, 21 Februari 2024 | 14:00 WIB KEBIJAKAN ENERGI

Masih Ada 185.662 Rumah Belum Dialiri Listrik, Ini Strategi Pemerintah