Review
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:14 WIB
KONSULTASI PAJAK
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 17:13 WIB
ANALISIS PAJAK
Rabu, 14 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 07 Oktober 2020 | 14:17 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Rabu, 21 Oktober 2020 | 18:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:14 WIB
KAMUS PAJAK DAERAH
Data & alat
Rabu, 21 Oktober 2020 | 17:02 WIB
STATISTIK SISTEM PAJAK
Rabu, 21 Oktober 2020 | 09:24 WIB
KURS PAJAK 21 OKTOBER - 27 OKTOBER 2020
Jum'at, 16 Oktober 2020 | 15:24 WIB
MATRIKS AREA KEBIJAKAN
Rabu, 14 Oktober 2020 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 14 OKTOBER - 20 OKTOBER 2020
Komunitas
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 09:54 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Rabu, 21 Oktober 2020 | 16:39 WIB
DDTC PODTAX
Rabu, 21 Oktober 2020 | 14:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kolaborasi
Selasa, 20 Oktober 2020 | 14:10 WIB
KONSULTASI
Selasa, 20 Oktober 2020 | 09:45 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 14:13 WIB
KONSULTASI
Selasa, 13 Oktober 2020 | 11:54 WIB
KONSULTASI
Reportase

Apa itu PMSE dan PPMSE?

A+
A-
2
A+
A-
2
Apa itu PMSE dan PPMSE?

DALAM rangka menangani dampak ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemerintah merilis serangkaian kebijakan dan langkah luar biasa untuk menyelamatkan perekonomian nasional serta stabilitas sistem keuangan.

Rangkaian kebijakan tersebut dituangkan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) No.1/2020. Melalui Perpu ini pemerintah menetapkan empat kebijakan pajak yang salah satunya mengatur tentang perlakuan perpajakan dalam kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE).

Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan PMSE?

Baca Juga: Pacu Setoran Pajak Penghasilan, Netflix Mulai Diincar Otoritas Pajak

PMSE
MERUJUK pada Pasal 4 ayat (2) Perpu 1/2020, PMSE adalah perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik. Definisi ini selaras dengan penjabaran yang telah dijelaskan dalam beleid terdahulu yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No.80/2019.

Secara lebih terperinci, Pasal 4 ayat (1) PP No.80/2019 menjabarkan pihak yang dapat melakukan PMSE diantaranya adalah pelaku usaha, konsumen, pribadi, dan instansi penyelenggara negara. Pihak yang melakukan kegiatan PMSE tersebut dapat meliputi pelaku usaha dalam negeri maupun luar negeri.

Namun, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PP No.80/2019 untuk pelaku usaha PMSE luar negeri yang secara aktif melakukan penawaran kepada konsumen yang ada di Indonesia dapat dianggap memenuhi kehadiran secara fisik atau ditetapkan bentuk usaha tetap (BUT) jika memenuhi kriteria tertentu.

Baca Juga: Soal Pajak Digital, Sri Mulyani: Semua Negara Berebut Bagian yang Adil

Adapun kriteria tertentu yang dapat dijadikan patokan untuk menetapkan PMSE sebagai BUT dapat berupa, jumlah transaksi, nilai transaksi, jumlah paket pengiriman, dan/atau jumlah traffic atau pengakses.

Lebih lanjut, pelaku usaha yang berbisnis melalui PMSE dapat menjalankan bisnisnya melalui sarana yang dibuat dan dikelola sendiri secara langsung atau melalui sarana milik pihak Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE).

PPMSE
PPMSE berbeda dengan PMSE, berdasarkan Pasal 6 ayat (4) jo. Pasal 1 PP 80/2019 PPMSE adalah pelaku usaha penyedia sarana komunikasi elektronik yang digunakan untuk transaksi perdagangan. Pihak yang menjadi PPMSE juga dapat berasal dari dalam negeri ataupun luar negeri.

Baca Juga: Apa Itu BBNKB?

Namun seperti halnya PMSE, pemerintah dapat menetapkan pihak PPMSE dari luar negeri sebagai bentuk usaha tetap (BUT) apabila memenuhi ketentuan kehadiran ekonomi signifikan. Adapun berdasarkan Pasal 6 ayat (7) Perpu 1/2020 terdapat tiga ketentuan kehadiran ekonomi signifikan yang ditetapkan.

Pertama, peredaran bruto konsolidasi grup usaha sampai dengan jumlah tertentu. Kedua, penjualan di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu. Ketiga, pengguna aktif media digital di Indonesia sampai dengan jumlah tertentu.

Simpulan
BERDASARKAN penjabaran yang diberikan dapat diketahui bahwa PMSE dan PPMSE merupakan hal yang berbeda. Secara ringkas, PMSE adalah sebutan bagi pelaku usaha yang berdagang atau berbisnis menggunakan perangkat elektronik. Sementara itu, PPMSE merupakan pihak yang menyediakan platform untuk PMSE melakukan usahanya.

Baca Juga: Tangkal Penghindaran Pajak, Proposal OECD Dinilai Belum Cukup

Sebagai contoh sederhana PMSE merupakan pedagang yang berjualan secara online pada suatu platform. Sementara itu, PPMSE merupakan platform yang menyediakan media untuk berdagang di antaranya seperti Shoppe, Tokopedia dan marketplace lainnya.

Namun, perlu digaris bawahi bahwa klasifikasi atas PMSE dan PPMSE sangatlah beragam. Untuk dapat memperoleh gambaran yang lebih terperinci anda dapat menyimak penjabarannya dalam PP No.80/2019 dan Perpu 1/2020. (Bsi)

Baca Juga: Pasang Posisi, Uni Eropa Siap Lancarkan Aksi Unilateral Pajak Digital
Topik : PMSE, PPMSE, Perpu 1/2020, pajak digital, kamus pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 12 Oktober 2020 | 18:04 WIB
KAMUS PABEAN
Senin, 12 Oktober 2020 | 17:37 WIB
KONSENSUS OECD
Senin, 12 Oktober 2020 | 14:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Senin, 12 Oktober 2020 | 13:48 WIB
PERPU 1/2020
berita pilihan
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 Oktober 2020 | 15:28 WIB
PROVINSI LAMPUNG
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:57 WIB
PROFIL PERPAJAKAN PERU
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
PMK 157/2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:15 WIB
SURAT BERHARGA NEGARA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:05 WIB
PROVINSI DKI JAKARTA
Kamis, 22 Oktober 2020 | 14:01 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2020
Kamis, 22 Oktober 2020 | 13:50 WIB
KABUPATEN BADUNG